Palu, Teraskabar.id – Bakal calon (balon) Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) 2024, Anwar Hafid menegaskan Sulteng Ibarat gadis cantik yang jadi rebutan banyak pria khususnya Morowali dan Morowali Utara (Morut).
Hanya saja setelah “dipinang dan diperistrikan” hamil dan melahirkan mengalami pendarahan. Kenapa karena sudah tidak mendapat perhatian, pengawasan dan perlindungan dengan baik.
“Bayangkan sumber daya alamnya (SDA) kita sudah diambil oleh investor, hanya saja pengelolaan SDA kita sudah tidak terkontrol dengan baik, pengawasan sudah tidak tegas akibatnya lingkungan alam kita sudah tercemar. Ibarat anak gadis cantik tadi sudah pendarahan akibat lingkungannya sudah tidak sehat, boleh berdarah tapi jangan sampai pendarahan,” ujar kandidat gubernur bertagline BERANI (BERSAMA ANWAR – RENI/Y) di hadapan pengurus dan kader HMI MPO, Sabtu (21/9/2024) di Hotel Paramasu, Jalan Domba Kelurahan Talise, Kecamatan Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.
Baca juga: Anwar Hafid Dianggap Pemimpin yang Bisa Selesaikan Konflik Agraria di Sulteng
Menurutnya, tambang dan industrinya tidak ada masalahnya sepanjang bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Tapi yang terjadi hari ini sepertinya tidak memberi manfaat bagi kemaslahatan masyarakat.
“SDA khususnya pertambangan akan habis, oleh sebab itu perlu diawasi. Dan tugas pemerintah yang mengawasinya demi melindungi masyarakatnya. Dibutuhkan pemimpin yang gila urusan (GU) serta berani membela kepentingan masyarakat,” tegas Anwar.
Anwar menegaskan Sulteng sangat kaya akan sumber daya alamnya, bukan hanya tambang, tapi ada pertanian, perkebunan yang cukup luas, kelautan seperti teluk tomini yang di huni miliyaran ekor ikan.
“Kemudian ada danau Poso yang menghasilkan tenaga listrik, hanya saja disayangkan tidak optimal karena masyarakat di sekitarnya belum menikmati listrik dengan merata. Dan perkebunan ada durian montong di daerah Pendolo dan Parigi Moutong, serta banyak lagi daerah kita lainnya yang memiliki kekayaan SDA,” ujar Anwar.
Catatan Dialog Publik HMI MPO Palu: Regulasi Industri Smelter Rugikan Daerah
Anwar Hafid menjelaskan industri smelter di Morowali dan Morowali Utara (Morut) secara ketenagakerjaan dan kemajuan ekonomi masyarakat, baru 20 persen dinikmati sehingga belum optimal bagi daerah ini.
Kenapa? Karena kehadiran industri smelter di Morowali Utara dan Morowali ada regulasi yang merugikan daerah. Seperti adanya tax holiday.
Tax holiday adalah pemberlakuan insentif pajak, biasanya oleh negara-negara berkembang atau negara-negara yang sedang berada dalam fase transisi perekonomian, dengan tujuan menarik investasi asing.
Baca juga: Aktivis Agraria Eva Bande Dukung Anwar – Reny di Pilkada Sulteng 2024
Ironisnya lagi pajak ore hanya berlaku di mulut tambang. Sedangkan dimulut dindustri tidak diberlakukan. Makanya, daerah sangat dirugikan karena dana bagi hasil antara pusat dengan daerah kecil.
“Dua Triliun rupiah pendapatan asli daerah kita dari semula Rp900 miliar tergolong kecil. Coba kalau pengenaan pajak di mulut industri, maka mungkin kita seperti negara Brunai Darussalam, pengangguran pun digaji,” kata mantan bupati Morowali dua periode itu.
Catatan Dialog Publik HMI MPO Palu: Anwar Hafid Ungkap IMIP Tak Dikenakan Pajak
Anwar Hafid menegaskan bahwa Industri IMIP itu tidak dikenakan pajak sehingga kecil bagi hasilnya. Hal ini terjad karena regulasi 25 tahun bagi perusahaan industri tambang seperti IMIP dan tax holiday.
“Kalau pengenaan pajaknya di mulut industri tambang maka PAD kita bisa sampai Rp100 triliun. Tapi pengawasan harus diperketat. Sebab masih banyak kebocoran di sektor pertambangan kita, istilahnya kalau di Morowali banyak Pelakor (penambang lahan koridor, artinya menambang di luar IUP,” canda anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat itu.
Anwar Hafid menegaskan saat ini daerah Morowali dan Morut sudah pendarahan akibat eksploitasi pertambangan yang masif dan kurang pengawasan.
“Dahulu waktu saya jadi camat di Sorowako Luwu Timur saya lihat danau Sorowaku tidak pernah airnya keruh. Padahal di sana ada industri tambang seperti PT. Vale. Tapi kalau di Morut dan Morowali kasihan (lingkungannya) airnya sudah sangat tercemar yang saya sebut sudah pendarahan,” terang calon gubernur yang diusung Partai Demokrat, PBB dan PKS ini.
Baca juga: Menyasar Generasi Milenial, Relawan Banuata Deklarasi Menangkan Ahmad Ali di Pilgub Sulteng 2024
Anwar Hafid menambahkan tenaga kerja dan tenan-tenan di IMIP 80 persen dari luar. Padahal kalau ini optimal, maka harusnya tenan-tenan dan tenaga kerja lokal kita yang lebih banyak.
“Misalnya pengadaan kebutuhan 9 bahan pokok di IMIP mestinya masyarakat kita yang adakan, termasuk pengadaan pakaian dinas perusahaan. Olehnya kita harus bersama – sama berjuang untuk pengalihan pajak dari mulut tambang ke industri tambang dan pemberdayaan masyarakat lokal,” tutur Anwar Hafid.
Anwar mengisahkan saat menjadi bupati di Morowali, di mana dirinya lima tahun mencari investor ke China, tapi tidak dapat-dapat. Karena menganggap berinvestasi di Indonesia rumit dan banyak pungutan.
“Pas ada investor datang dari China namanya Mr. Chan, saya bilang bangun dulu industrinya di Morowali ini (PT. IMIP pada 2013), baru saya kasih izin. Dari Mr. Chan inilah informasi menyebar ke investor kalau ada bupati di Sulawesi Tengah tidak melakukan pungutan apapun,” kata Anwar.
Anwar menambahkan, pada tahun 2015 ketika IMIP mau diresmikan oleh Presiden, tapi izin-izinnya belum lengkap, sampai-sampai Luhut Panjaitan memanggil saya dan bertanya bagaimana ini pak Anwar, Presiden mau resmikan tapi perizinan belum lengkap?
“Saya jawab demi rakyat morowali saya yang bertanggungjawab, dengan harapan saya waktu itu masyarakat Morowali yang direkrut jadi tenaga kerja tanpa tes. Bahkan kami mendirikan perguruan tinggi pertambangan di Morowali dengan harapan masyarakat Morowali dapat menimbah ilmu dan jadi dosen dan tenaga kerja profesional di IMIP,” ujar Anwar.
Anwar memaparkan waktu itu di Morowali listrik masih sering padam dan hanya 6 jam menyala. Sehingga, Pemda Morowali mengadakan mesin genset tapi tidak maksimal, maka dilakukan lobi ke IMIP agar membagi listriknya ke masyarakat.
“Sehingga sejak itu sampai sekarang IMIP membagi listriknya sebesar 25 Mega Watt untuk kepentingan masyarakat Morowali,” ungkapnya.
Catatan Dialog Publik HMI MPO Palu: KAHMI Sebut Sulteng Butuh Gubernur Berani Intervensi Perusahaan Tambang
Sudirman Suhdi yang mewakili KAHMI mengatakan sebenarnya kehadiran perusahaan industri tambang dapat membantu peningkatan pendapatan dan ekonomi daerah. Dan keterlibatan pemerintah daerah sangat penting.
“Ada, pemerintah, pengusaha, ada pasar, akademisi tinggal menyeleksi. Tapi yang terjadi perusahaan lokal untuk mensuplay kebutuhan 9 bahan pokok di PT.IMIP tidak dipakai. Sudah ada pendor-pendor dari luar di dalam IMIP, kita orang lokal tidak diberi kesempatan. Makanya perlu Gubernur yang berani melakukan intervensi ke perusahaan tambang agar masyarakatnya diberdayakan,” tegas aktivis HMI itu.
Menurutnya, Morowali bukan hanya tambang, tapi terpesona dengan pariwisata alamnya yang juga tidak kalah menariknya.
“Industri pariwisata pulau Sambori tidak kalah dengan Rajaampat, embunnya menetes di pagi hari dan sore hari, suhu udaranya sangat dingin. Itu yang juga perlu pengelolaan yang optimal,” urai Sudirman.
“Mari kita doakan semua calon-calon gubernur kita, karena mereka putra – putri terbaik kita siapapun terpilih kita harus dukung,” ujar Sudirman.
Peneliti Lingkungan Untad dan tim asistensi Pemda Sulteng, Ruslan Husein, menegaskan sudah jelas undang – undang perlindungan lingkungan hidup. Sehingga jelas regulasinya bagi perusahaan tambang.
Catatan Dialog Publik HMI MPO Palu: Pemimpin Sulteng Harus Mampu dan Punya Kapabilitas Kelola SDA
Sementara itu Ketua PB HMI MPO Jabir M. Yamin menegaskan bahwa calon pemimpin yang tepat dan layak untuk memimpin Sulawesi Tengah ke depan adalah sosok yang mampu dan punya kapabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.
Hal itu ditegaskan Jabir M. Yamin dalam sambutannya pada kegiatan Pelantikan dan Dialog Publik yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Palu.
“Orang-orang yang harus terpilih nantinya adalah orang yang punya kapabilitas, tidak hanya memikirkan perut tetapi memikirkan rakyat lewat pemanfaatan sumber daya alam yang tepat,” ucap Jabir .
Baca juga: Fenomenal! Cudy Unggul 63,2 Persen di Pilgub Sulteng 2024
Jabir Yamin juga mengingatkan pentingnya para pemimpin untuk menjaga keseimbangan potensi alam Sulawesi Tengah, dan tidak hanya terpaku pada satu sektor khususnya tambang lantas kemudian mengabaikan atau bahkan menyingkirkan potensi yang lain seperti pertanian.
“Di Sulawesi Tengah banyak sekali Sumber Daya Alam, tidak hanya sumber daya mineral dan logam, tetapi juga pertanian dan perikanan. Karena itu, jangan sampai kehadiran tambang menyingkirkan potensi wilayah dengan sumber daya pertanian dan perikanan,” ujar Jabir mengingatkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat.
Sejatinya, kegiatan ini ingin menghadirkan ketiga calon Gubernur Sulawesi Tengah 2024, namun hanya satu calon yang sanggup dan meluangkan waktu untuk hadir.
“Sebenarnya kita ingin mengundang semua calon untuk hadir dan bersilaturahmi, namun hanya satu calon yang bisa hadir”, ucap Jabir.
Dalam kegiatan ini juga, ketua HMI cabang Kota Palu terpilih, Moh. Africhal menegaskan sikap netralitas mereka dalam proses politik menjelang pemilihan gubernur Sulawesi Tengah.
Ia menegaskan bahwa HMI akan terus berpihak pada kebenaran dan tidak akan terlibat dalam kepentingan politik tertentu.
Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini hanya sebatas diskusi untuk membedah bagaimana visi misi yang dicanangkan oleh para calon dan implementasinya pada masyarakat Sulawesi Tengah.
“Kegiatan ini sebagai upaya kami dalam menghadirkan forum-forum yang sehat, di mana janji-janji dan visi misi calon gubernur kita bedah bersama-sama, karena HMI akan selalu berada pada pihak kebenaran,” ungkap Africhal.
Anwar Hafid Perjuangkan Peningkatan Pajak untuk Kesejahteraan Masyarakat
Komitmen Anwar Hafid pada sosialisasi dan pencitraan dirinya menuju Pilgub Sulteng 2024, kini ia wujudkan ketika sudah menakhodai provinsi yang kaya sumber daya alam tambang ini.
Di hadapan anggota Komisi II DPR RI yang dihadiri para kepala daerah se-Indonesia, Anwar Hafid secara gamblang menyoroti ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh Sulawesi Tengah.
Menurutnya, berdasarkan laporan dari Presiden Prabowo Subianto, Sulawesi Tengah mampu berkontribus terhadap pemasukan negara hingga ratusan triliun rupiah. Namun disisi lain, DBH yang diperoleh Sulteng hanya secuil, dan tidak menggambarkan keadilan bagi daerah pertambangan.
Anwar Hafid juga mengemukakan, daerah sulit untuk berimprovisasi dengan pemasukan daerah karena kebijakan pusat yang tidak memberi kewenangan daerah untuk berinteraksi dengan para investor yang tergolong PSN. Mereka beranggapan, untuk apa berinteraksi dengan kepala daerah, di mana tak ada kepentingan investor dengan kepala daerah. Sehingga, untuk menerapkan pengalihan pajak dari mulut tambang ke industri tambang, begitu sulit dilaksanakan. (red/teraskabar)
