Tolitoli, Teraskabar.id – Debat publik putaran ketiga untuk kandidat bupati dan wakil bupati yang diselenggarakan KPU Tolitoli pada tanggal 24 November 2024, terancam batal menyusul permintaan ketua Penelitian dan Pengembangan (Litbang) tim pemenangan Pasangan Calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Amanah Besar nomor urut dua yaitu Hikmah Ma’ruf kepada KPU Tolitoli.
” Debat publik kedua itu menjadi evaluasi, debat putaran ketiga distop,” tegas Litbang Amanah Besar itu kepada wartawan.
Debat putaran kedua Pilkada Tolitoli 2024 yang diselenggarakan KPU di gedung Labong Boki belum lama ini, menurut, Hikmah Ma’ruf, ada ketimpangan dalam materi debat yang diberikan panelis dan mengundang argumen Paslon lain untuk melahirkan pertanyaan yang kerap menyudutkan pasangan Amanah Besar atas capaian kerja selama ini.
Baca juga: Memantapkan Persiapan Debat Publik Tahap II, KPU Tolitoli Gelar Rakor
“Debat kedua itu terkesan kurang fair, pertanyaan panelis menyudutkan Paslon Amanah Besar,” katanya.
Ia menilai materi pertanyaan yang disampaikan panelis mengundang argumen dan reaksi pertanyaan yang lebih menyudutkan Paslon nomor urut dua. Misalnya, terkait angka kemisikinan, tingkat pengangguran, postur APBD, pelestarian adat dan sebagainya. Seolah-olah pertanyaan yang disampaikan bahwa petahana selama ini tidak bekerja. Padahal faktanya Amanah Besar dalam kurun waktu tiga tahun lebih menjabat pencapaiannya luar biasa, apalagi dilanjutkan lima tahun kedepan pembangunan di Tolitoli dipastikan akan jauh lebih maju lagi.
Ketua KPU Tolitoli, Junaedi SP, MP, menyampaikan apresiasinya atas saran dan kritik pihak Litbang Paslon Petahana, karena kritikan tersebut menjadi menjadi masukan agar debat berikutnya dapat terlaksana lebih baik lagi.
Baca juga: Rapat Penetapan Jadwal dan Dana Kampanye Digelar KPU Tolitoli Berlangsung Alot
“Kritikan itu sebagai masukan, kami pastikan para panelis tetap berada dijalurnya yang inpendentidak ada rekayasa,” katanya.
Ketua KPU Tolitoli, menjelaskan penyelenggaraan debat publik hingga putaran ketiga dilakukan berdasarkan perintah PKPU nomor: 13/2024. Namun jika ingin disetop sejatinya ada kesepakatan bersama semua Paslon bupati dan wakil bupati yang maju dalam kontestasi Pilkada serentak 2024.
” Debat publik untuk Pilkada bisa saja disetop asal ada kesepakatan bersama Paslon lainnya, debat tiga kali sesuai PKPU bukan perintah penyelenggara Pilkada,” tutupnya. (tim/teraskabar).
