Morowali, Teraskabar.id – Dinas Pendidikan Morowali secara resmi mengeluarkan undangan kepada berbagai organisasi mahasiswa untuk menghadiri rapat pembahasan terkait permasalahan beasiswa pendidikan tahun 2025.
Langkah ini diambil sebagai respon atas munculnya keresahan masyarakat akibat adanya 718 mahasiswa yang tidak terakomodasi dalam daftar penerima bantuan pendidikan daerah tersebut.
Dalam surat resmi bernomor 100.3.3.2/1408/DISDIKBUD/XI/2025, Dinas Pendidikan Morowali menegaskan pentingnya dialog terbuka sebagai upaya menyelesaikan persoalan yang tengah menjadi sorotan publik. Kegiatan diskusi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (5/11/2025), pukul 09.00 WITA, di Ruang Pertemuan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali.
Dalam surat undangan yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Morowali, Arifin Lakane, S.Pd., MPd., disebutkan bahwa pertemuan ini diharapkan dapat menjadi forum bersama antara pemerintah dan organisasi mahasiswa untuk menemukan solusi konstruktif terhadap masalah ketidakmerataan penerima beasiswa.
Surat undangan tersebut ditujukan kepada dua belas organisasi mahasiswa, antara lain GRD KK-Morowali, GMNI Caretaker Morowali, HMI MPO Morowali, HMI Cabang Persiapan Morowali, HMM Untad II Morowali, BEM Politeknik Logam Morowali, IP2MMI Kota Palu, IPPMIM Makassar, IPPMY Yogyakarta, HMTS Untad II Palu, HIMAGRO Untad II Palu, dan HIMP2 Sultra. Dinas meminta setiap organisasi mengirim empat perwakilan karena keterbatasan ruang pertemuan.
Arifin Lakane dalam surat tersebut juga menekankan bahwa partisipasi aktif dari seluruh organisasi mahasiswa sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat.
Ia berharap forum diskusi ini dapat menghasilkan keputusan yang transparan, berkeadilan, dan mampu menjawab aspirasi publik. Persoalan beasiswa ini dinilai cukup sensitif karena menyangkut hak pendidikan bagi ratusan mahasiswa yang belum mendapatkan kejelasan status penerimaan bantuan.
Melalui agenda ini, Dinas Pendidikan Morowali menunjukkan komitmen kuat untuk membuka ruang dialog dan memperkuat koordinasi lintas elemen. Upaya ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah berperan aktif dalam memastikan kebijakan pendidikan dijalankan secara adil dan merata.
Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan pertemuan ini dapat menghasilkan solusi yang tepat guna, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program beasiswa daerah tahun 2025. (Ghaff/Teraskabar).
