Palu, Teraskabar.id– WALHI Sulawesi Tengah (Sulteng) menyampaikan duka mendalam dan solidaritas penuh kepada seluruh rakyat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang saat ini menghadapi bencana ekologis akibat banjir besar, longsor, dan kerusakan ekosistem wilayah hidup yang meluas.
Direktur WALHI Sulteng, Wiwin Matindas melalui siaran persnya, Rabu (3/12/2025), menegaskan, bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh ini menyebabkan korban jiwa pertanggal 25-27 November 2025 mencapai 442 orang meninggal, 402 orang hilang, 156.918 orang mengungsi. Bencana ini bukan peristiwa alam, melainkan akumulasi dari kebijakan keliru, ekspansi industri ekstraktif, dan pembiaran terhadap kerusakan lingkungan selama bertahun-tahun.
Bencana ekologis peringatan keras di Indonesia karena sudah berada di titik kritis. Tinggal menunggu waktu dengan pola ekspoitasi yang masif di Sulawesi Tengah dengan total bukaan 8.356,70 Hektare data SIMONTINI tahun 2024 melalui deforestasi, perampasan ruang hidup, dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Seperti industri nikel, pertambangan, perkebunan sawit skala besar, dan kawasan pangan nusantara.
“Pola ini terus dibiarkan, maka tragedi serupa akan terjadi berbagai wilayah, Sulawesi Tengah adalah contoh nyata,” ujarnya.
Di sepanjang pesisir Palu–Donggala, setiap musim hujan, masyarakat di Kelurahan Loli, Watusampu, dan Buluri merasakan dampaknya. Jalan nasional tergenang banjir, air bercampur material galian C menutupi ruas jalan, mengganggu pengguna jalan, dan memperlihatkan betapa daya dukung serta daya tampung lingkungan telah hilang.
Bukaan izin tambang pasir batuan terus bertambah. Data Momi ESDM 2024 mencatat 72 izin usaha pertambangan (IUP) dengan total luasan mencapai 1.445,35 hektare. Angka ini bukan sekadar statistik, serta bukaan deforestasi secara ugal-ugalan dengan total deforestasi pesisir Palu Donggala 466,33 hektare. Ini adalah ancaman nyata bagi keselamatan rakyat.
Di balik semua ini, Negara seharusnya hadir bukan hanya dalam bentuk respons darurat, tetapi dalam komitmen jangka panjang untuk pemulihan ekologis. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas tertinggi, bukan sekadar catatan kaki dalam agenda pembangunan.
WALHI Sulawesi Tengah menerbitkan seruan keras agar pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah serius, yaitu:
·Moratorium seluruh izin tambang di sepanjang Pesisir Palu Donggala.
·Pemulihan wilayah kelola rakyat sebagai fondasi keselamatan ekologis jangka panjang.
·Penegakan hukum tegas terhadap korporasi yang terbukti merusak lingkungan dan memperparah risiko bencana.
·Perlindungan terhadap kelompok rentan perempuan, anak, dan masyarakat adat yang selalu menjadi pihak paling terdampak.
“Bencana ekologis bukan sekadar tragedis, melainkan alarm nasional. Ia mengingatkan kita bahwa keselamatan rakyat tidak boleh dikorbankan demi keuntungan segelintir pihak. Indonesia tidak bisa terus berjalan di jalur pembangunan yang menempatkan rakyat di urutan terakhir,” ujar Wiwin. (red/teraskabar)
