Morowali, Teraskabar.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Morowali menggelar diskusi beasiswa Morowali bersama 12 organisasi mahasiswa, di Kantor Disdikbud Morowali, Rabu (5/11/2025), sebagai langkah strategis dalam mencari solusi atas kendala penyaluran bantuan pendidikan.
Forum ini menjadi wadah komunikasi terbuka antara pemerintah daerah dan mahasiswa dalam merumuskan langkah penyelesaian yang berkeadilan, transparan, serta sesuai ketentuan hukum.
Kepala Disdikbud Morowali, Arifin Lakane, menegaskan bahwa penyelesaian polemik beasiswa Morowali harus mengikuti prosedur administrasi dan regulasi yang berlaku untuk menjaga akuntabilitas publik. Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama DPRD terus melakukan pembahasan intensif agar hak mahasiswa tersalurkan secara tepat sasaran.
“Pemerintah Daerah melalui Disdikbud akan terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna mempercepat proses penyelesaian administrasi dan teknis penyaluran beasiswa,” jelasnya.
Dalam forum diskusi beasiswa Morowali ini, utusan khusus Bupati Morowali, Asfar, SE., menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa dalam mengawal program beasiswa.
Asfar menyebutkan, kebijakan pemberian beasiswa sebesar Rp12 juta per mahasiswa merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meskipun pelaksanaannya mengalami keterlambatan akibat faktor administratif dan teknis.
“Setiap program pemerintah, termasuk beasiswa, harus dijalankan sesuai mekanisme hukum agar tidak menimbulkan konsekuensi di masa mendatang,” ujarnya.
Asfar juga mengajak mahasiswa untuk turut aktif mengawasi dan mendorong transparansi dan akuntabilitas program di sektor pendidikan agar berjalan sesuai mekanisme supaya tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan.
Sementara itu, perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Morowali, Asbal Rasid, yang juga hadir dalam diskusi beasiswa Morowali ini, menyoroti perlunya peningkatan koordinasi antara tim pelaksana dan mahasiswa.
“Kami menolak rencana pengalihan 718 mahasiswa penerima beasiswa ke tingkat provinsi karena berpotensi menimbulkan ketimpangan dan menuntut agar pencairan tetap dilakukan tahun ini. Pelaksanaan program ini harus merata dan berkeadilan,” tegasnya.
Forum diskusi yang berlangsung secara terbuka ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting dan menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan mahasiswa untuk menuntaskan persoalan beasiswa secara transparan, berkeadilan, serta berpihak pada peningkatan mutu pendidikan di Morowali.
Diskusi ini menghasilkan kesepahaman penting bahwa penyelesaian masalah beasiswa tahun 2025 harus ditempuh melalui mekanisme administrasi dan hukum yang transparan. Pemerintah Daerah berkomitmen mempercepat proses penyaluran dengan tetap menjaga akuntabilitas melalui koordinasi bersama BPKP dan BPK.
Selain itu, forum ini menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah dan mahasiswa dalam mengawal kebijakan pendidikan agar berjalan sesuai tujuan, meningkatkan mutu sumber daya manusia. Mahasiswa mendorong perbaikan sistem pelaksanaan dan menolak rencana pengalihan ke provinsi demi menjaga keadilan penerima.
Dengan demikian, diskusi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan kepercayaan antara pemerintah dan mahasiswa, sekaligus menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan pendidikan di Morowali dapat dicapai melalui dialog terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik. (Ghaff/Teraskabar).
