Palu, Teraskabar.id– Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa mendorong upaya peningkatan kesejahteraan nelayan melalui program BERANI Tangkap Banyak yang merupakan bagian dari BERANI Makmur program Gubernur dan Wakil Gubernur, Anwar Hafid -dr. Reny A Lamadjido.
Program ini memerlukan sinergi dan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, terutama para nelayan kabupaten kota sebagai pilar dalam sektor perikanan dan kelautan.
“Rembuk Nelayan dan Rapat Teknis Perikanan Tangkap Provinsi Sulteng merupakan upaya menyamakan persepsi dan menyatukan kolaborasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan subsektor kelautan dan perikanan, dalam hal ini Perikanan Tangkap antara provinsi dengan kabupaten kota se-Sulteng,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng Arif Latjuba yang juga ketua Panitia Rembuk Nelayan dan Rapat Teknis Perikanan Tangkap Provinsi Sulteng, serta Musda II Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulteng, Sabtu (23/8/2025), di Grand Sya Hotel Palu.
Arif Latjuba menjelaskan, salah bentuk dukungan terhadap program BERANI Tangkap Banyak, DKP Provinsi Sulteng mengadakan bantuan Vessel Monitoring System (VMS) untuk kapal kapal yang berlayar di atas 12 mil laut. Penyerahan secara simbolis alat ini kata Arif, akan dilakukan hari ini oleh Wagub Sulteng Reny A Lamadjido kepada penerima manfaat.
Sebagai ilustrasi lanjutnya, jumlah nelayan di Sulawesi Tengah sebanyak 94.887 orang, dengan produksi perikanan tangkap pada 2024 hampir menyentuh 300 ribu ton. Jenis tangkapan perikanan kelautan tersebut terdiri dari ikan pelagis kecil, pelagis besar, ikan Demarsal, ikan karang.
“Termasuk okctopus yang berkaitan dengan molusca, juga banyak dihasilkan di perairan kita ini,” kata Arif.
Hasil tangkapan nelayan perikanan tangkap ini berasal dari empat wilayah pengelolaan perairan laut yaitu Selat Makassar, Teluk Tolo, Teluk Tomini dan Laut Sulawesi. Dukungan armada atau kapal perikanan tangkap sebanyak 49.613 unit, terdiri perahu tanpa mesin kurang lebih 4.569 unit, kapal bermesin tempel di bawah tonase 5 GT sebanyak 41.756 unit, dan kapal tangkap di atas tonase 5 GT hingga 50 GT sebanyak 3.288 unit.
Selain itu, DKP Sulteng juga mengembangkan program smart fishing, sebagai panduan bagi nelayan ketika turun melaut untuk menangkap ikan.
“Jadi bukan mencari ikan, tapi tepat sasaran, waktu efisiensi, sehingga kita mencoba mengadakan smart fishing untuk nelayan kita,” ujarnya.
DKP Provinsi Sulteng dengan dukungan kabupaten kota ujar Arif, sejak tahun 2022 sudah merancang skema pemberian bantuan untuk program pengentasan kemsikinan. Bantuan ini menyasar 26.957 rumah tangga miskin, di mana sebanyak 7.899 rumah tangga tergolong dalam Desil I.
Sekaitan dengan infrastruktur kelautan dan perikanan, DKP Sulteng sudah memprogramkan pada tahun anggaran 2025.
“Untuk konfirmasi validitasnya, bisa diperoleh dari pak Agus, mantan direktur jenderal Perikanan Tangkap KKP RI yang kebetulan hadir pada kegiatan ini. Beliau tahu persis untuk Sulteng,” ujarnya.
Bahkan, DKP Sulteng juga telah mengusulkan kepada KKP alokasi dana sebesar Rp43 Miliar untuk tahun anggaran 2025 ini. Anggaran ini recananya untuk membiayai pembangunan pelabuhan perikanan dan sektor-sektor yang berkaitan dengan budidaya.
“Namun, sayang efisiensi digalakkan oleh pemerintah pusat dan kami tidak mendapat apa apa dari angka 43 miliar itu,” kata Arif.
Ia berharap, usulan anggaran itu masih bisa diperjuangkan untuk tahun 2026 melalui kekuatan lobi para pengurus DPP HNSI, terutama lobi bendahara DPP HNSI. Karena di struktur kepengurusan DPP, banyak diisi oleh anggota Komisi IV DPR RI. (red/teraskabar)
