Jakarta, Teraskabar.id – Penunjukan keponakan Presiden Prabowo Subianto sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menuai respons serius dari kalangan akademisi dan pengamat ekonomi. Ekonom Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Dr. Muhammad Aras Prabowo, menilai bahwa keputusan tersebut telah memicu gejolak pasar dan berpotensi menggerus kepercayaan investor terhadap independensi lembaga keuangan negara.
Menurut Aras, pasar keuangan bekerja bukan hanya berdasarkan data ekonomi makro, tetapi juga sangat sensitif terhadap sinyal politik dan tata kelola kelembagaan. Ia menilai reaksi pasar berupa pelemahan rupiah dan tekanan di pasar modal merupakan refleksi dari kekhawatiran investor.
“Pasar tidak sedang menilai sosok individunya semata, tetapi sedang membaca sinyal. Ketika bank sentral diisi figur yang memiliki relasi langsung dengan kekuasaan politik tertinggi, maka persepsi independensi otomatis terganggu,” ujar Dr. Muhammad Aras Prabowo, Senin (2/2/2026).
Ia menegaskan bahwa Bank Indonesia adalah institusi strategis yang kredibilitasnya dibangun melalui jarak yang jelas dari kepentingan politik jangka pendek. Sekalipun secara formal prosedur hukum telah dijalankan, menurutnya persoalan utama terletak pada persepsi publik dan investor global.
“Dalam ekonomi modern, persepsi sering kali lebih menentukan daripada niat. Independensi bank sentral itu bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal kepercayaan,” tegasnya.
Ekonom Unusia: Bahaya Persepsi Bisa Melemahkan Rupiah
Aras juga menyoroti rangkaian peristiwa lanjutan berupa mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai sinyal yang tidak bisa dianggap biasa. Menurutnya, pengunduran diri pejabat-pejabat kunci di sektor keuangan menunjukkan adanya tekanan struktural yang serius.
“Jika pimpinan BEI dan OJK memilih mundur di tengah turbulensi pasar, ini bukan sekadar urusan personal. Ini adalah alarm bahwa sistem sedang berada dalam tekanan kepercayaan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa stabilitas rupiah sangat bergantung pada kredibilitas kebijakan moneter dan konsistensi tata kelola. Ketika pasar mulai meragukan independensi BI, maka risiko pelemahan nilai tukar, capital outflow, dan peningkatan biaya pembiayaan negara menjadi nyata.
“Rupiah itu mata uang kepercayaan. Begitu trust melemah, intervensi sebesar apa pun hanya akan bersifat sementara,” jelas Aras.
Dalam pandangannya, fenomena ini mencerminkan kecenderungan “politisasi lembaga profesional” yang berbahaya jika dibiarkan. Ia mendorong pemerintah dan DPR untuk lebih berhati-hati dalam mengisi jabatan strategis ekonomi nasional.
“Lembaga keuangan negara bukan ruang kompromi politik. Ia adalah benteng stabilitas. Jika benteng ini retak, yang terdampak bukan elite, tetapi seluruh masyarakat,” pungkasnya.
Dr. Muhammad Aras Prabowo menekankan bahwa pemulihan kepercayaan pasar harus menjadi agenda utama. Transparansi, profesionalisme, dan penghormatan terhadap independensi lembaga dinilai sebagai kunci menjaga stabilitas ekonomi Indonesia ke depan. (red/teraskabar)
