Morowali, Teraskabar.id – Forum Rakyat Bersatu(FORBES) Kabupaten Morowali melayangkan kritik keras terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morowali. Ketua Umum FORBES, Abd. Jamil, yang dikenal dengan sapaan Bung Hanto, menilai DPRD saat ini belum menunjukkan taringnya sebagai institusi pengawasan rakyat yang kuat dan responsif.
Dalam pernyataan resmi yang diterima Teraskabar.id, Rabu malam (9/7/2025), Bung Hanto menilai lambannya respons DPRD terhadap berbagai persoalan strategis daerah seperti kerusakan lingkungan, maraknya tambang ilegal, serta problem sosial yang menyentuh masyarakat, mencerminkan lemahnya keberpihakan dan kontrol lembaga tersebut.
“Jangan sampai DPRD hanya menjadi pelengkap acara seremonial pemerintahan. Masyarakat butuh keberanian dan aksi nyata. Dimana suara rakyat ketika berbagai persoalan dibiarkan tanpa kejelasan penyelesaian?” tegas Bung Hanto.
Forbes menilai bahwa DPRD memiliki perangkat wewenang konstitusional yang sangat kuat, seperti hak interpelasi dan angket, namun tidak dimanfaatkan secara maksimal dalam menghadapi kebijakan-kebijakan eksekutif yang dinilai tidak pro rakyat. Bung Hanto menyebut DPRD harus berani menjadi institusi pengontrol, bukan sekadar penonton kebijakan.
Ia juga menyoroti lemahnya peran DPRD dalam pengawasan anggaran. Menurutnya, APBD sering kali terserap secara administratif, namun minim manfaat riil di lapangan. DPRD dinilai gagal dalam memastikan bahwa alokasi anggaran tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat lapisan bawah.
“Kita lihat banyak kegiatan anggaran yang besar, tapi dampaknya nihil. DPRD seharusnya mengawal proses dari hulu ke hilir, bukan hanya hadir dalam pembahasan formalitas,” ucap Bung Hanto.
Lebih lanjut, Bung Hanto mengkritik pasifnya DPRD dalam menginisiasi regulasi yang solutif dan adaptif terhadap dinamika masyarakat. Forbes menilai legislatif daerah selama ini kurang menggali dan menyerap aspirasi akar rumput dalam merumuskan kebijakan daerah yang efektif.
Ia menegaskan bahwa masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk mengawasi kinerja lembaga legislatif. Maka, DPRD diminta segera berbenah dan tidak bersikap abai, agar tidak kehilangan legitimasi sebagai representasi publik.
“Kalau DPRD tidak bisa menjalankan fungsinya secara maksimal, jangan salahkan rakyat jika memilih untuk menyampaikan suara melalui saluran lain. Tapi tentu kita tidak menginginkan demokrasi kita rusak karena ketidaktegasan lembaga yang seharusnya jadi garda terdepan rakyat,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Bung Hanto memberikan pesan tajam kepada unsur pimpinan DPRD Morowali agar tidak ragu bersikap progresif dan independen dalam menyikapi isu-isu daerah. Ia menegaskan DPRD bukan bawahan eksekutif, melainkan mitra sejajar yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional kepada rakyat.
“Jangan biarkan DPRD menjadi lembaga tanpa nyawa. Jaga marwah, tegakkan integritas, dan gunakan kewenangan itu untuk rakyat, bukan segelintir elit,” pungkas Bung Hanto.
Forbes Morowali menyatakan akan terus mengawal jalannya roda pemerintahan dan memastikan DPRD menjalankan fungsinya secara optimal, demi terciptanya keadilan sosial dan pembangunan yang berpihak pada rakyat.(Ghaff/Teraskabar)
