Morowali, Teraskabar.id – Ketua Forum Rakyat Bersatu (Forbes) Morowali, Abdul Jamil, melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah program layanan publik yang dinilainya belum berjalan maksimal, terutama di bidang kesehatan.
Menurutnya, program pelayanan kesehatan gratis masih menyisakan banyak pertanyaan di masyarakat. Ia menjelaskan, publik umumnya memahami bahwa kesehatan gratis berarti berobat tanpa biaya sama sekali. Namun, kenyataan di lapangan berbeda.
“Contohnya, si A punya BPJS dan mau rawat inap, tapi memilih kamar VIP. Karena ambil kamar VIP, ia tetap dikenakan biaya. Masyarakat lalu bertanya-tanya, di mana letak gratisnya?” ujar Abdul Jamil.
Ia menegaskan, Dinas Kesehatan perlu segera melakukan sosialisasi mendalam dan menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi ini harus menjelaskan secara utuh apa yang dimaksud layanan gratis, mekanisme pelaksanaannya, serta batasan-batasan yang berlaku.
Selain itu, Abdul Jamil menyoroti persoalan ketersediaan obat di rumah sakit. Ia mengungkapkan, selama ini pasien harus membeli obat di apotek luar karena stok di rumah sakit tidak ada.
“Kalau programnya disebut gratis, seharusnya obat juga tersedia. Jangan sampai pasien disuruh mondar-mandir mencari obat ke luar rumah sakit,” tegasnya.
Ia juga mengangkat isu program “jemput sakit pulang sehat” yang menurutnya perlu diperjelas model layanannya. Masyarakat harus mengetahui prosedur penggunaannya, termasuk ketersediaan armada ambulance dan sopir.
“Kalau program ini ada, harus jelas cara mengaksesnya. Apakah ambulancenya tersedia 24 jam, apakah sopirnya siap siaga? Jangan sampai program hanya bagus di spanduk, tapi sulit diakses,” sindirnya.
Di luar sektor kesehatan, Abdul Jamil juga menyoroti penataan kembali desa-desa terdampak industri, penyelesaian masalah di perusahaan besar seperti PT BTIIG dan PT IMIP, serta percepatan bantuan usaha bagi masyarakat tidak mampu.
Ia mendesak pemerintah daerah segera menunaikan janji politik, termasuk pembagian tabung gas gratis dan bantuan UMKM untuk para ibu-ibu.
“Janji itu harus menjadi kenyataan, bukan sekadar ucapan. Masyarakat menunggu bukti, bukan kata-kata,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, Ashar Ma’ruf mengatakan bahwa terkait urusan pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit itu, aturannya berada dipihak rumah sakit.
“Kalau yang terkait urusan di rumah sakit, aturannya di pihak rumah sakit. Lebih bagus Direktur rumah sakit yang dimintai keterangan. Kecuali urusan Puskesmas baru saya bisa klarifikasi, ” ujarnya melalui pesan aplikasi WhatsApp, Kamis (14/8/2025).
Lebih lanjut, terkait program “Jemput Sakit Pulang Sehat”, Ashar menjelaskan bahwa program tersebut bertujuan agar supaya tidak ada lagi warga yang terbaring sakit di rumah akibat tidak adanya sarana transportasi menuju tempat pelayanan kesehatan (puskesmas/rumah sakit).
“Banyak warga masyarakat dengan alasan transportasi sehingga mereka tidak dapat menjangkau sarana pelayanan kesehatan, maka dengan inovasi jemput sakit pulang sehat itu, warga masyarakat akan mengubungi Call Center Ambulance puskesmas atau Ambulance desa untuk mengangkut pasien dimaksud,” bebernya.
Terkait dengan adanya keluhan pelayanan jemput sakit pulang sehat, Ashar mengakui bahwa hal seperti ini pasti belum maksimal sesuai harapan masyarakat.
“Saya akui bahwa memang ini belum maksimal. Terutama soal jaringan juga yang menjadi kendala karena biasa beberapa kali kami coba hubungi nomor panggil ambulance itu, terkadang tidak aktif dan teman-teman sopir klarifikasi bahwa handphone aktif 1 x 24 jam, tapi jaringan yang bermasalah. Kedepan, Insya Allah kita akan perbaiki semua kekurangan itu dan maksimalkan pelayanannya,” tutupnya.
Sementara itu, terkait dengan keluhan pelayanan dirumah sakit, hingga berita ini diturunkan, Direktur RSUD Morowali yang dihubungi media ini belum memberikan tanggapan. (Ghaff/Teraskabar)
