Morowali, Teraskabar.id – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Morowalimenyampaikan pandangan umum terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis dalam Rapat Paripurna DPRD Morowali, Rabu (9/7). Keempat Ranperda tersebut mencakup isu strategis mulai dari pengelolaan hutan kota, tempat pelelangan ikan (TPI), penyertaan modal di Bank Sulteng, hingga kerja sama antar desa.
Berikut rangkuman tanggapan Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Muslimin Dg Masiga, S.An.
- Dorong Perda Hutan Kota: Jawab Kebutuhan RTH dan Edukasi Lingkungan
Demokrat menyoroti minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Morowali yang belum mencapai ambang batas minimal 20% luas kawasan perkotaan. Ranperda Hutan Kota dinilai penting untuk memperkuat ekosistem, kualitas hidup, dan edukasi masyarakat. Fraksi juga mendorong pelibatan masyarakat, akademisi, serta sektor swasta dalam pengelolaannya.
- TPI: Profesional, Digital, dan Berkeadilan
Merespons meningkatnya aktivitas pelelangan ikan, Demokrat mendorong penguatan infrastruktur TPI seperti kolam labuh dan fasilitas pendingin, digitalisasi sistem pelelangan, serta pembentukan koperasi nelayan. Selain itu, Perda ini harus menjamin perlindungan sosial-hukum bagi nelayan kecil dan mendorong PAD lewat indikator kinerja yang terukur.
- Penyertaan Modal di Bank Sulteng: Harus Transparan dan Berdampak Langsung
Fraksi mendukung langkah Pemda untuk menyertakan modal ke Bank Sulteng sebagai upaya memperkuat struktur keuangan daerah. Namun, Demokrat menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kebermanfaatan ekonomi. Pemda diminta rutin melaporkan kinerja investasi, termasuk dampaknya terhadap pelaku UMKM lokal.
- Kerja Sama Antar Desa: Harus Setara dan Terpadu dengan RPJMD
Terakhir, Demokrat mendorong agar kerja sama antar desa tidak menimbulkan dominasi desa maju terhadap desa tertinggal. Peningkatan kapasitas SDM aparatur desa, pendampingan teknis, dan fasilitasi dari Pemda menjadi kunci keberhasilan. Kolaborasi antar desa harus sejalan dengan perencanaan daerah yang lebih luas.
Fraksi Demokrat menegaskan bahwa keempat Ranperda ini bukan hanya produk hukum, tetapi harus menjadi solusi nyata terhadap tantangan lingkungan, ekonomi, dan pemerintahan di Morowali. (Ghaff/Teraskabar)
