Morowali, Teraskabar.id– Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Tahun 2025–2029 memasuki babak baru. Untuk pertama kalinya, Musrenbang dilaksanakan secara gabungan, mempertemukan tiga kecamatan dalam satu forum: Bungku Barat, Bumi Raya, dan Wita Ponda.
Bertempat di Aula Kantor Camat Bumi Raya, Desa Bahonsuai, Kamis (3/7), forum ini menjadi langkah strategis dalam merangkul lebih banyak aspirasi masyarakat secara efisien dan kolektif. Pendekatan gabungan ini merupakan bagian dari inovasi yang diusung oleh Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, dalam merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan.
Hadir dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD Kabupaten Morowali, Gafar Hilal, menyampaikan pandangannya terkait pentingnya forum Musrenbang dalam proses perencanaan yang lebih inklusif dan terarah. Ia menegaskan bahwa DPRD bukan sekadar lembaga yang mengesahkan anggaran, tetapi juga bertanggung jawab dalam memastikan implementasi nyata dari program-program prioritas yang disepakati.
“Kami di DPRD tak ingin hanya jadi pengesah anggaran. Kami akan ikut memastikan bahwa program-program prioritas yang disepakati hari ini tidak terhenti di atas kertas,” tegas Gafar.
Politisi dari Partai NasDem ini juga menyoroti pentingnya forum Musrenbang gabungan sebagai ruang strategis untuk menghindari keterlambatan data serta mempercepat penanganan berbagai kebutuhan masyarakat lintas wilayah.
“Dengan menyatukan forum seperti ini, koordinasi lintas kecamatan menjadi lebih solid. Kita bisa menghindari duplikasi, mempercepat proses, dan menjawab kebutuhan rakyat dengan lebih cepat dan tepat,” tambahnya.
Musrenbang gabungan ini diharapkan mampu menghasilkan dokumen RPJMD yang lebih holistik dan responsif terhadap dinamika daerah. Sejumlah kepala desa, tokoh masyarakat, dan jajaran OPD turut hadir menyampaikan masukan dan aspirasi langsung dalam forum tersebut.
“Musrembang RPJMD ini tentunya sebagai wujud pembangunan partisipatif yang bersifat Bottom Up dari bawah ke atas sehingga benar-benar program yang dicanangkan akan menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan tentunya untuk di realisasikan. Kita tidak ingin kegiatan ini hanya jadi kegiatan yang sifatnya seremonial atau formalitas untuk menjawab Mekanisme Penyusunan RPMD,” pungkasnya. (Ghaff/Teraskabar).
Dilarang keras menerbitkan isi dari berita ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Teraskabar.id
