Jakarta, Teraskabar.id– Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024 adalah pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia sejatinya adalah momentum bersejarah yang akan menjadi catatan pelaksanaan demokrasi berjalan dengan baik.
Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Perebutan rekomendasi partai untuk usungan pilkada menjadi ujian bagi petinggi partai politik untuk menetapkan pilihannya diwarnai dengan intervensi kekuatan penguasa.
Baca juga: Respon Catatan BPS, Gubernur Sulteng Minta OPD Teknis Kendalikan Harga Beras
Professor yang merupakan Petinggi partai saat ini menjadi “King Maker” yang melakukan peran strategi di dalam hal menentukan usungan partai – partai tidak hanya di partainya tapi juga di partai lain agar calon yang di usung bisa jadi pemenang dengan mendesign melawan kotak kosong atau mendesign lawan boneka tanpa memperhatikan latar belakang calon dan hasil survey yang merupakan dasar di dalam menetapkan calon agar bisa menang secara elegan dan terhormat.
Baca juga: Catatan Akhir Tahun 2023 AJI Palu, Fenomena Jurnalis Sangat Mudah Terima Tawaran Damai
Intervensi dengan kekuasaan serta intimadasi kekuatan APH (Aparat Penegak Hukum) salah satu perangkat yang dimainkan sang Professor.
Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) mendesak Jokowi dan Prabowo Subianto Sebagai Presiden Terpilih agar melakukan Evaluasi terhadap langkah yang dilakukan sang profesor agar tidak menggunakan Kekuasaannya untuk kepentingan diri dan kelompoknya serta mengabaikan kepentingan bangsa dan negara untuk tegaknya demokrasi dan bukan mematikan.
Baca juga: Tiga Kabupaten di Sulteng Rawan Pangan, Ini Daftarnya
Bila hal ini terus terjadi maka Profesor tersebut patut di pertanyakan gelar akademik dan perhargaan yang telah di berikan oleh negara karena tingkah lakukan dapat menimbulkan potensi konflik antar golongan antar etnis di daerah bisa bergejolak mengganggu keamanan nasional.
kbar Maulana Panjaitan Sebagai Koordinator GMPD menyarankan kepada seluruh pimpinan partai politik agar terlibat aktif mendesign jalannya demokrasi tanpa adanya tekanan dan intervensi yang bisa merusak citra demokrasi di akhir pemerintahan Jokowi yang sudah berjalan baik saat ini. (red/teraskabar)
