Palu, Teraskabar.id – Gubernur Sulteng Anwar Hafid optimistis bahwa Sulawesi, khususnya bagian tengah dan timur Indonesia, siap menjadi pusat pertumbuhan nasional jika didukung infrastruktur dan tata ruang yang baik.
“Sulawesi ini mengandung potensi sumber daya alam yang luar biasa. Tapi infrastruktur masih minim. Jika konektivitas antarwilayah diperkuat, saya yakin mutiara Indonesia akan lahir dari Sulawesi dan bagian timur,” kata Anwar Hafid pada Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang digelar Kamis (20/7/2025) di DPRD Sulawesi Tengah.
Ia menambahkan bahwa forum ini harus melahirkan komitmen bersama untuk menjadikan tata ruang sebagai acuan utama pembangunan, bukan dikalahkan oleh investasi semata.
“Kita declare (canangkan) tata ruang adalah wajib dan diutamakan (serta) dijadikan landasan di atas segalanya demi Indonesia yang baik di masa depan,” tegasnya menyerukan.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menanggapi pernyataan tersebut dengan mendukung penuh penguatan tata ruang sebagai panglima kebijakan pembangunan.
“Pemerintah daerah tidak boleh dibiarkan menghadapi konflik tata ruang sendirian. Kita semua tahu, di satu sisi kita harus lindungi sawah untuk ketahanan pangan. Di sisi lain, kita juga harus bangun perumahan dan industri,” ujar AHY.
“Tugas kita adalah memastikan pembangunan tidak meninggalkan siapa pun dan tetap menjaga kelestarian alam,” jelasnya.
AHY menggarisbawahi bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi yang ditargetkan di Sulawesi dalam RPJMN (9,9%) harus disertai dengan distribusi kesejahteraan dan keadilan ekologis.
Ia juga menyebut bahwa masih ada 361 RDTR dari total 451 yang harus dikejar di Sulawesi. Menurutnya, dengan telah tersedianya peta skala besar 1:5000 untuk seluruh Sulawesi, kini tidak ada alasan untuk menunda lagi penyusunan dan legalisasi RDTR secara masif dan terstruktur.
Kita tidak ingin pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi meninggalkan rakyat di bawah. Kita butuh pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan,” tegas AHY.
Menko AHY menyampaikan pandangan strategisnya bahwa urusan tanah dan tata ruang adalah fondasi dari seluruh aspek pembangunan nasional.
“Walaupun saya hanya menjabat 8 bulan sebagai Menteri ATR/BPN sebelumnya, saya sungguh merasakan bahwa tanpa kejelasan soal tanah, tak mungkin ada pembangunan berkelanjutan,” ujar AHY.
“Kita ini hidup, tumbuh, dan kembali ke tanah. Maka ruang harus diatur, tidak bisa dibiarkan tumpang tindih dan saling rebut,” lanjutnya.
AHY juga menyatakan dukungan penuh terhadap program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP), hasil kerja sama dengan Bank Dunia, yang menjadi motor utama percepatan ini.
Acara ditutup dengan penyerahan peta dasar skala 1:5000 oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Prof. Muh Aris, kepada seluruh gubernur di Sulawesi, sebagai penanda kesiapan teknis dalam menyusun RDTR secara cepat dan akurat.
Turut hadir para gubernur dari seluruh provinsi di Sulawesi dan Papua Barat Daya, termasuk Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulbar Suardi Duka, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kampo, bersama para kepala daerah kabupaten/kota. (red/teraskabar)
