Palu, Teraskabar.id – Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menerima kunjungan silaturahmi Pangdam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar di ruang kerjanya, Kamis (4/9/2025).
Pertemuan berlangsung hangat dan membahas sejumlah isu strategis, termasuk pengendalian inflasi daerah.
Turut mendampingi gubernur, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes, Sekda Dra. Novalina, MM., beserta jajaran pemerintah provinsi.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Dr. Anwar Hafid mengucapkan terima kasih atas kunjungan silaturahmi Pangdam XXIII/PW dan menegaskan pentingnya memperkuat sinergitas kelembagaan antara pemerintah daerah dan TNI.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kodam XXIII/PW diharapkan dapat membantu menekan inflasi yang melonjak pada Agustus lalu. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah, inflasi tahun ke tahun (y-on-y) pada Agustus 2025 tercatat 4,02 %.
Lonjakan inflasi dipicu kenaikan harga beras yang melampaui harga eceran tertinggi (HET). Salah satu penyebabnya adalah tingginya volume pengiriman beras dari Sulawesi Tengah ke Gorontalo dan Manado karena faktor geografis dan harga jual yang lebih menguntungkan.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Ia menekankan perlunya kerjasama antara pemerintah daerah, Bulog, dan Kodam XXIII/Palaka Wira. Upaya yang disiapkan antara lain distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog ke sejumlah daerah rawan, seperti Kabupaten Banggai, Morowali, dan Tolitoli.
Ia juga telah menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota agar menetapkan aturan terkait persentase beras yang boleh dijual ke luar provinsi. Selain itu, Ia mendorong agar kerjasama sebelumnya antara Kodam XIII/Merdeka dan penggilingan padi agar diperbarui, dengan kewajiban menyisihkan minimal 20 persen hasil panen untuk dikelola Perum Bulog Sulawesi Tengah.
Menanggapi hal itu, Pangdam XXIII/PW Mayjen Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar menyatakan kesiapan TNI mendukung kebijakan pemerintah daerah.
“Kodam XXIII/Palaka Wira siap berkolaborasi dengan Bulog dan pemerintah daerah untuk menekan laju inflasi di Sulawesi Tengah,” pungkasnya.
Inflasi Urutan Dua Nasional
Sebelumnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tengah mengungkapkan, Sulteng menempati peringkat kedua inflasi se Indonesia pada Agustus 2025.
“Bulan Agustus sudah masuk ke dua besar. Kita hanya kalah di bawah Sumatera Utara,” kata Kepala BI Sulteng Muhammad Irfan Sukarna, Rabu (3/9/2025).
Inflasi Sulteng untuk tahun kalender 2025 sebesar 3,62 persen atau berada di atas target nasional 3,5 persen. Sementara inflasi tahunan Agustus 2025 terhadap Agustus 2024 sebesar 4,02 persen.
Inflasi Sulteng di bulan Juni sebesar 2,47 persen berada di peringkat sembilan, naik menjadi peringkat empat pada Juli 2025 sebesar 3,69 persen, dan masuk peringkat dua pada Agustus 2024 sebesar 4,02 persen.
“Kalau rangking sekolah itu bagus kalau naik. Tapi kalau inflasi, justru bagus kalau tidak rangking,” ungkapnya.
Pemprov Sulteng menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang memfokuskan pada penurunan angka inflasi yang berada di atas angka nasional.
Rakor TPID itu dilaksanakan secara hibrid, yang dihadiri para pengambil kebijakan terkait diantaranya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, TNI/Polri, Kejaksaan dan kepala daerah dari 13 kabupaten/kota.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa inflasi Sulteng per Agustus 2025 mencapai 3,62 persen year-on-year dan menempatkan daerah ini masuk 10 besar provinsi dengan inflasi tertinggi nasional.
“Kalau kita lihat per kabupaten, Tolitoli mencatat 5,70 persen, Morowali 5,69 persen, dan Banggai 4,66 persen. Tiga daerah ini harus segera bergerak cepat karena menjadi penyumbang terbesar inflasi Sulteng,” tegas Anwar.
Ia menyebut beras sebagai komoditas utama pemicu inflasi, terutama di Morowali, Tolitoli, dan Banggai. Karena itu, ia mendorong gerakan pasar murah yang lebih masif hingga ke desa-desa.
“Kita libatkan Bulog, TNI-Polri, kepala desa, camat, semua harus bergerak bersama. Hanya dengan cara itu harga beras bisa distabilkan, dan target kita tiga bulan ke depan inflasi harus turun di bawah 3,5 persen,” ujarnya.
Anwar menekankan pentingnya sinergi antara TPID provinsi dan kabupaten/kota agar langkah yang ditempuh berdampak langsung. Ia berharap rakor menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa segera dijalankan.
“Kita tidak bisa hanya bicara konsep. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata agar harga tetap terkendali,” tegasnya. (red/teraskabar)
