Morowali, Teraskabar.id — Anwar Hafid, Gubernur Sulteng dituding berbohong dalam pernyataan seorang mahasiswa terkait pencabutan surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah pada salah satu perusahaan di Morowali.
Namun demikian, warga Desa Unsongi, Kecamatan Bungku Timur, secara tegas menyatakan bahwa tudingan tersebut tidak mewakili sikap masyarakat desa secara keseluruhan.
Akramudin, salah satu warga Desa Unsongi, langsung memberikan klarifikasi kepada publik. Ia menilai langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan sesuai prosedur dan kewenangan masing-masing instansi. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak memahami persoalan secara utuh dan proporsional.
Gubernur Sulteng Dituding Berbohong: Warga Tegaskan Tidak Ada Mandat Masyarakat terkait Pernyataan Itu
Akramudin menegaskan masyarakat Desa Unsongi tidak pernah memberikan mandat kepada pihak mana pun untuk menyampaikan sikap resmi kepada pemerintah provinsi. Bahkan, pemerintah desa tidak pernah menerbitkan surat yang mengatasnamakan masyarakat Unsongi dalam persoalan tersebut.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa mahasiswa bersangkutan memang berasal dari Desa Unsongi dan saat ini berstatus mahasiswa di Kota Palu. Akan tetapi, ia menekankan bahwa pernyataan yang disampaikan merupakan sikap pribadi, bukan keputusan bersama masyarakat.
Karena itu, Akramudin menilai klarifikasi ini menjadi penting. Ia ingin mencegah kesalahpahaman yang berpotensi merugikan Desa Unsongi di kemudian hari. Lebih jauh, ia berharap pemerintah provinsi tidak menilai masyarakat desa secara kolektif akibat pernyataan individu.
Gubernur Sulteng Dituding Berbohong, Pernyataan Itu Dinilai Tidak Mewakili Masyarakat
Menurut Akramudin, Gubernur Sulteng dituding berbohong tidak pernah muncul dari forum resmi masyarakat desa. Bahkan, masyarakat menilai persoalan pencabutan surat ESDM telah dijelaskan sesuai aturan yang berlaku.
Selanjutnya, ia menambahkan bahwa masyarakat selama ini mengikuti proses pemerintahan dengan terbuka. Ia juga menilai pemerintah provinsi telah menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan secara administratif.
“Secara jujur kami sampaikan, sikap itu bukan sikap masyarakat Desa Unsongi. Pak Gubernur tidak seperti yang dituduhkan,” ujar Akramudin, Senin (26/1/2026).
Dengan demikian, ia meminta publik memisahkan sikap personal dengan sikap kolektif. Ia menekankan bahwa Desa Unsongi tetap menghormati mekanisme pemerintahan yang sah.
Warga Lain Beri Dukungan ke Gubernur
Sementara itu, Bagiman, warga Desa Unsongi lainnya, turut menyampaikan sikap serupa. Ia secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Ia menilai tudingan yang beredar tidak mencerminkan karakter kepemimpinan gubernur.
Lebih lanjut, Bagiman mengaku telah menyaksikan langsung sikap keterbukaan gubernur saat masih menjabat sebagai Bupati Morowali selama dua periode. Menurutnya, gubernur selalu membuka ruang dialog dengan masyarakat di berbagai kesempatan.
“Saya mengenal beliau sejak menjabat Bupati Morowali. Pak Gubernur itu terbuka dan mau mendengar rakyat. Tidak seperti yang dituduhkan,” kata Bagiman.
Oleh sebab itu, ia merasa perlu meluruskan opini publik agar tidak berkembang secara keliru. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah menyimpulkan persoalan tanpa melihat fakta lapangan.
Mahasiswa Diminta Tetap Hati-hati
Bagiman menilai sikap kritis mahasiswa merupakan bagian dari proses akademik. Namun demikian, ia meminta mahasiswa lebih berhati-hati dan mendalami persoalan sebelum menyampaikan pernyataan ke ruang publik.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menghargai proses pemerintah yang sedang berjalan. Ia menyebut masyarakat saat ini menyaksikan komitmen perusahaan dalam menyelesaikan dampak aktivitasnya.
Seiring proses tersebut, ia menyampaikan bahwa penyelesaian masalah telah berjalan sesuai rekomendasi pemerintah. Oleh karena itu, ia berharap isu Gubernur Sulteng dituding berbohong tidak lagi digiring sebagai sikap masyarakat Unsongi, karena Gubernur Sulteng dituding berbohong sejatinya hanya berasal dari pandangan pribadi, bukan suara masyarakat secara resmi. (Ghaff/Teraskabar).
