Minggu, 18 Oktober 2026

Gubernur Sulteng Minta Bupati Pantau Realisasi Program MBG di Wilayah 3T

Gubernur Sulteng Minta Bupati Pantau Realisasi MBG Wilayah 3T
Rakor bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, di Aula Siuri Cottage, Tentena, Kabupaten Poso, Jumat (16/10/2026). Foto: Biro Adpim

Poso, Teraskabar.id – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Anwar Hafid, minta bupati pantau realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pemerataan layanan bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Permintaan tersebut disampaikan Anwar Hafid saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, di Aula Siuri Cottage, Tentena, Kabupaten Poso, Jumat (16/10/2026).

Gubernur Anwar Hafid mengungkapkan bahwa berdasarkan kunjungannya ke sejumlah daerah terpencil, masih terdapat masyarakat yang mengeluhkan belum tersedianya program MBG di wilayah mereka.

Menurutnya, wilayah 3T perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program tersebut karena sejumlah kantong kemiskinan di Sulawesi Tengah berada di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, Gubernur Anwar Hafid meminta seluruh kepala daerah untuk segera melakukan pemantauan terhadap realisasi program MBG di wilayah 3T dan menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Laporan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi wilayah yang belum mendapatkan layanan MBG sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bersama Forkopimda semakin kuat dalam menindaklanjuti berbagai persoalan strategis daerah serta memastikan pemerataan pelaksanaan program pemerintah, termasuk MBG bagi masyarakat di wilayah 3T.

Sebelumnya rangkaian kegiatan Rakor diawali dengan pelepasan benih ikan di danau poso, kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi yang membahas sejumlah isu strategis daerah, meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), pasokan listrik, serta konflik dan persoalan agraria. (red)

  Pemprov Sulteng Gandeng BPKP Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah