Poso, Teraskabar.id – Gubernur Sulteng Anwar Hafid turun tangan dengan melakukan kunjungan kerja ke Lore Bersaudara Kabupaten Poso, setelah sempat tertunda tiga kali karena agenda pemerintahan. Kunjungan dipusatkan di Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso, Ahad (21/12/2025).
Gubernur Anwar Hafid mengunjungi sejumlah desa di Lore Bersaudara, sebagai respons atas pengaduan warga di 5 desa di Kecamatan Lore Timur dan Lore Peore atas pendudukan lahan petani oleh Badan Bank Tanah (PT BBT). Pada pertemuan yang berlangsung sehari itu, Gubernur Anwar Hafid berdialog dengan perwakilan desa.
Para perwakilan desa, mengeluhkan perampasan tanah warga oleh Bank Tanah yang mengakibatkan warga kehilangan kebun pertaniannya. Perlawanan warga itu, bahkan membuat salah satu warga Watutau, Kristian Toibo mendekam di balik jeruji di Kabupaten Poso.
Di depan Gubernur Anwar Hafid, petani perwakilan dari Desa Maholo mengatakan, pada 2023 PT BBT mematok lahan permukiman dan kebun warga. Tidak ada sosialisasi sama sekali, tiba-tiba ada plang berdiri di lahan garapan masyarakat. Ia mengatakan, di lahan yang kini berdiri plang Bank Tanah, kontraktor dari PT BBT akan melaksanakan penggusuran. Saat ini katanya, BBT mengusir warga dan mengintimidasinya. Sementara di Desa Kalimago, BBT berencana akan merelokasi warga. Perwakilan dari Desa Kalimago mengaku akan menolak relokasi tersebut.
Di Desa Winowanga, lahan seluas 100 hektare sebagian besar rawa dan lokasi ternak desa, juga sudah masuk dalam wilayah incaran perusahaan bentukan pemerintah pusat tersebut. Sementara,
600 hektare luas desa bekas HGU PT Hasfarm pun masuk dalam klaim Badan Bank Tanah.
Sementara Perwakilan dari Desa Alitupu, Andi Mama mengatakan, tanah seluas 125 hektare yang menjadi program cetak sawah Pemprov Sulteng, kini warga sudah membuat jalan desa secara swadaya, juga tak luput dari penguasaan Bank Tanah.
Gubernur Sulteng Turun Tangan, Koordinasi Kapolda
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Anwar Hafid malam ini berkordinasi dengan Kapolda Sulteng, untuk mengamankan warga yang mempertahankan hak-hak keperdataannya. Gubernur Anwar Hafid melanjutkan pada 14 Juli 2025 lalu, Pemprov Sulteng telah berkirim surat kepada Menteri ATR/BPN meminta agar meninjau kembali pemberian tanah kepada BBT.
Kepada warga, Gubernur Anwar Hafid meminta 4 hal. Tidak melakukan aksi anarkis. Mulai melakukan pendataan subjek – objek beserta dokumentasi secara lengkap. Gubernur bahkan bersedia menjadi jaminan bagi Kristian Toibo yang saat ini sedang ditahan di Poso. Ia mengatakan secepatnya berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulteng, untuk mencegah eskalasi konflik di wilayah Lore Bersaudara itu.
Ketua Harian Satgas Penyelesaian Konflik Agraria Sulteng, Eva Susanti Bande menegaskan bahwa kehadiran negara melalui Gubernur sebagai upaya menghentikan langkah sepihak Badan Bank Tanah yang terkesan abai terhadap hak asasi petani.
“Kami meminta penghentian total seluruh aktivitas pematokan dan intimidasi di lapangan. Negara tidak boleh menjadi aktor perampas tanah rakyat atas nama bank tanah. Satgas PKA Sulteng akan terus mengawal proses pendataan dan pendampingan hukum hingga memulihkan sepenuhnya hak-hak petani Lore Bersaudara,” tegasnya. (red/teraskabar)
