Oleh Azman (Sekretaris DPW Partai Gema Bangsa Sulawesi Tengah)
SEPINTAS ada kebanggaan tersendiri ketika membaca laporan terbaru pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025. Sulawesi Tengah masuk peringkat kedua setelah Maluku Utara. Angkanya sampai 7,79 % (YoY).
Laporan itu seolah memberi pesan bahwa Sulteng mulai lepas landas dari jeratan ketimpangan dan kemiskinan. Apa benar seperti itu ?
Di atas kertas, laporan itu baik sebagai citra pembangunan tapi retak sebagai sebuah realitas. DTSEN terbaru dari Kemensos justru membuka tabir anomali kubangan material nikel dan gas metana di bumi Sulawesi Tengah.
Ada 1.627.801 jiwa penduduk Sulawesi Tengah masuk kategori miskin. Ini potret yang diungkap dalam laporan DTSEN 2025. Fenomena paradoksal ini jauh hari telah diingatkan oleh Joseph Stiglitz, bahwa pertumbuhan dengan parameter PDB tidak berarti memastikan kesejahteraan sosial.
Faktanya demikian, ada gejala pertumbuhan tanpa pemerataan (Grouth without Equity). Gejala ini bisa dideteksi melalui pendekatan teori Thomas Piketty, seorang ekonom asal Prancis.
Tiga hari lalu, saya baru membaca beberapa artikel yang ditulis Thomas Piketty, tentang ketidakselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Meski Piketty bukan seorang Marxian, ia juga punya dasar berfikir yang sama dengan Marx dalam mengidentifikasi masalah. Ketimpangan baginya bukan anomali, melainkan fitur dari sistem Kapitelisme.
Bagi yang pernah baca karya Piketty, rumus yang paling diingat darinya r > g (return on capital > growth rate). Atau, tingkat keuntungan aset seperti tanah, properti, saham dlsb lebih besar dari pendapatan, produktivitas dan populasi.
Di Sulawesi Tengah secara khusus (Indonesia secara umum), pemilik aset (tanah, saham, IUP dll) memperkaya diri lebih cepat dibanding pekerja. Nilai kekayaan mereka jauh lebih cepat menumpuk, sementara upah ril pekerja tumbuh lebih lambat.
Akibatnya, pretensi pertumbuhan ekonomi itu hanya memberi berkah kepada segelintir orang tidak terdistribusi secara adil di tengah-tengah masyarakat. Ini penyakit yang tumbuh sejak beratus tahun lalu.
Tidak berhenti di situ, Piketty menaruh kritikan serius terhadap warisan dan transfer kekayaan antar-generasi. Ini menarik, di Indonesia seorang pejabat yang mewariskan kekuasaan, akses, bisnis dan koneksi politik ke anaknya seolah dianggap hal biasa. Itu diterima sebagai fakta paling memalukan dalam tradisi berdemokrasi.
Padahal, di tempat yang sama, masih banyak anak dari keluarga terpinggirkan masih berjibaku dalam urusan putus sekolah, stunting, kurang gizi dan lapangan kerja.
Segala sumber daya alam strategis menjadi santapan oligarki ekonomi yang menghasilkan kekayaan turun temurun dari generasi ke generasi. Konsentrasi kekayaan berbasis rente sumber daya alam terus meningkat. Praktik ini oleh Piketty ia sebut sebagai kapitalisme patrimonial.
Sialnya lagi, di tengah problem monopoli itu, muncul lagi kelas rentier yang hidup dari deviden saham dan rente sumber daya alam. Sementara mayoritas penduduk justru bergantung pada upah rendah setiap harinya.
Keluar dari Jebakan Pertumbuhan Ekonomi Semu
Dari ketidaksesuaian laporan pertumbuhan ekonomi dan realitas sosial di Masyarakat, setidaknya kita bisa bertemu pada kesepahaman bahwa nilai lebih dari produksi hilirisasi di Sulteng hanya dinikmati segelintir elit di pusat.
Ini ironi. Di tengah produksi massal kendaraan listrik mulai dikerjakan, kita masih meminta belas kasih sisa dana bagi hasil pertambangan. Sungguh, tak ada yang bisa dipercaya dari Trickle Down Effect semacam itu.
Di sini, tempat sumber daya dikeruk, kita juga diperhadapkan pada tantangan serius. Di mana warisan dan koneksi politik bisa memainkan peran besar dalam memproduksi kekayaan lebih cepat. Ini yang paling mencolok di depan mata.
Demokrasi jadi celah mengembangbiakkan kronisme dan nepotisme. Parahnya, itu dipraktikan oleh kaum terdidik.
Etika politik diabaikan, meski itu tidak lahir dari kesepakatan formil. Seyogianya etika justru menuntut standar lebih tinggi dari hukum itu sendiri. Praktik nepotisme hanya bisa dibatasi oleh kesadaran etika deontologi. Etika yang lahir dari kesadaran rasional Manusia kalau kata Imanuel Kant.
Dalam konteks politik Nasional dan daerah, seberapa kuat komitmen pejabat tinggi pemerintahan memproduksi kesadaran rasional kemanusiaannya dalam merawat demokrasi agar tetap menjadi ruang yang lebih inklusif untuk di akses oleh semua pihak.
Atau sebaliknya, menjadi aktor utama mendulang benih-benih dinasti politik.
Penyakit ingin menguasai semacam itu harus diredam dengan kebijakan proteksionisme negara. Jika tidak, klaim ‘pertumbuhan ekonomi’ akan terus mengaburkan problem ketimpangan sosial di Masyarakat.
Banyak hal yang bisa dilakukan secara cepat, dari reformasi pajak warisan, pajak kekayaan yang lebih progresif, demokratisasi ekonomi hingga pemerataan pembangunan.
Setidaknya di balik sumbangsi Sulawesi Tengah terhadap pertumbuhan ekonomi Nasional, terselip problem yang penting untuk dilihat sebagai masalah; Jebakan Kapitalisme Patrimonial dan Benih politik dinasti yang sedang disemai. (***)
