Oleh Hasanuddin Atjo
PEMBENTUKANKoperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) Indonesia jadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto, sebagai salah satu upaya mendorong terbangunnya ekosistem bisnis di perdesaan.
Hingga saat ini telah dibentuk 80.081 unit KDMP/KKMP se Indonesia yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo, Senin tanggal 21 Juli tahun 2025 di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Ini tentunya merupakan langkah serius menjadikan koperasi sebagai sokoguru (pondasi) ekonomi
di perdesaan dan kelurahan.
Sulawesi Tengah sebagai provinsi terluas di Sulawesi, memiliki 12 kabupaten/Kota pesisir. Hingga saat ini telah membentuk 1806 unit KDMP dan 175 unit KLMP. Dari 1981 koperasi merah putih tersebut sekitar 30 persen berada di wilayah pesisir.
Pengalaman panjang tentang kesan dan performa koperasi tempo dulu yang kurang baik, seyogianya jadi pembelajaran berharga agar koperasi merah putih tidak lagi mengalami hal yang serupa. Karena itu proses rekruitmen menjadi salah satu tahapan yang menentukan.
KDMP dan KKMP diharapkan menjadi wadah produksi dan distribusi komoditi sekaligus proses edukasi bagi anggota koperasi agar bisa menjadi pelaku usaha yang profesional sesuai dengan norma bisnis dan norma keberlanjutan.
Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan satu kesepakatan sejumlah Negara tergabung dalam UNESCO PBB yang tahun 2030 menjadi batas akhir pencapaian tujuan SDGs.
Ada 17 tujuan sebagai pesan SDGs itu antara lain; tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan; kehidupan sehat dan sejahtera; pendidikan berkualitas; setara gender; air bersih dan sanitasi layak; energi bersih terjangkau; pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi; inovas, industri dan infrastruktur.
Selanjutnya berkurangnya kesenjangan; kota, pemukiman berkelanjutan; konsumsi dan produksi yang bertanggung
jawab; pengelolaan perubahan iklim; menjaga ekosistem lautan ; ekosistem daratan; perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh serta; kemitraan mencapai tujuan.
Ekonomi biru versi Indonesia adalah konsep pemanfaatan sumber daya kelautan dan maritim secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.
Dengan potensi sumberdaya kelautan yang besar, Indonesia berpeluang menjadi pemimpin dalam praktik ekonomi biru, mencakup sektor perikanan, pariwisata bahari, dan energi terbarukan, serta transportasi laut.
Pada periode 5 tahun kedepan, praktik ekonomi biru Indonesia akan diprioritaskan bagaimana memproduksi pangan asal laut, selanjutnya disebut dengan program blue food (perikanan tangkap terukur, budidaya perikanan yang berkelanjutan) dengan prinsip keberlanjutan sebagaimana pesan SDGs.
Desa dan Kelurahan pesisir menjadi wilayah pemerintahan terdepan dan sangat strategis sebagai “kuda penghela bagi kereta kecamatan”. Kemajuan ekonomi di wilayah perdesaan maupun Kelurahan secara menyeluruh akan membawa perubahan secara inklusif pada wilayah regional dan nasional.
Kehadiran KDMP dan KKMP di wilayah pesisir dinilai akan memperkuat program ekonomi biru (blue food) pada wilayah tersebut. KDMP dan KKMP bisa menjadi offtaker (suplai input produksi, penjamin pasar dan memenuhi pinjaman operasional anggotanya).
Bahkan gabungan KDMP dan KKMP dimungkinkan untuk membangun gudang pendingin
(Coldstiredge) dan pabrik es untuk menampung produksi perikanan tangkap maupun budidaya yang selanjutnya bermitra dengan offtaker regional maupun nasional.
Gagasan integrasi ini tentunya bukan perkara mudah. Karena itu diperlukan penyusunan peta jalan agar diketahui kritikal poin dari upaya integrasi itu, agar mengurangi hambatan dalam proses implementasi.
Provinsi Sulawesi Tengah telah memulai penyusunan peta jalan tersebut. Diperkirakan pada akhir Desember tahun 2025 dokumen peta jalan dapat diselesaikan, kemudian menjadi pedoman pelaksanaan tahun 2026 – 2030.
Clusterisasi menjadi ciri dari peta jalan itu bahwa ekonomi biru Sulawesi Tengah dibagi menjadi 4 cluster besar yaitu kawasan Teluk Tolo, Teluk Tomini, Selat Makassar serta Laut Sulawesi.
Terakhir bahwa pendekatan cluster diharapkan menjamin efisiensi bisnis karena berskala ekonomi dan bermuara pada terbangunnya daya saing. ***
