Morowali, Teraskabar.id – Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas tegaskan Pemkab Morowali memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kilogram (Kg) demi melindungi masyarakat dari praktik penjualan tidak wajar. Pemerintah Kabupaten Morowali bersama Satuan Tugas (Satgas) BBM dan LPG 3 Kg Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah turun langsung memantau penyaluran energi bersubsidi, Senin (9/3/2026).
Selain itu, Iriane Iliyas tegaskan Pemkab Morowali berkomitmen memastikan LPG bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Karena itu, pemerintah daerah meningkatkan koordinasi lintas instansi serta memperkuat pengawasan di tingkat pangkalan dan SPBU.
Tim pengawasan memfokuskan kegiatan pada distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta LPG tabung 3 kilogram. Kedua jenis energi tersebut selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan pengawasan rutin agar distribusi tetap tertib. Selain menjaga ketersediaan, langkah ini juga bertujuan mencegah praktik penimbunan dan penjualan di atas harga yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, pemerintah menilai pengawasan lapangan sangat penting. Dengan cara ini, pemerintah dapat langsung memantau kondisi distribusi sekaligus menindak potensi penyimpangan.
Iriane Iliyas Tegaskan Pemkab Morowali Perkuat Koordinasi Lintas Instansi
Sebelum turun ke lapangan, tim terlebih dahulu menggelar briefing di Kantor Bupati Morowali. Pertemuan tersebut mempertemukan jajaran Pemerintah Kabupaten Morowali dengan Satgas BBM dan LPG 3 Kg Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam pertemuan itu, Iriane Iliyas tegaskan Pemkab Morowali akan memperkuat koordinasi lintas instansi. Pemerintah daerah juga melibatkan Polres Morowali, Satuan Polisi Pamong Praja, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Menurut Iriane, pengawasan ini tidak hanya bertujuan mengontrol distribusi. Lebih dari itu, pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh LPG bersubsidi dengan harga yang wajar.
“Jika ditemukan penjualan dengan harga tidak wajar, tentu akan kami tindak tegas. Tujuannya agar masyarakat tetap mendapatkan LPG bersubsidi dengan harga yang semestinya,” tegas Iriane.
Harga Wajar dan Penindakan Tegas
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Rudy Dewanto, menjelaskan bahwa harga LPG 3 kilogram yang wajar di tingkat masyarakat berkisar antara Rp35.000 hingga Rp40.000 per tabung.
Karena itu, apabila ditemukan harga yang jauh melampaui kisaran tersebut, pemerintah akan segera melakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, pemerintah daerah juga mengingatkan seluruh pangkalan LPG agar mematuhi harga yang telah ditetapkan. Jika pelanggaran terjadi, pemerintah siap memberikan sanksi tegas hingga pencabutan izin usaha.
Dengan demikian, Iriane Iliyas berharap distribusi energi bersubsidi tetap terkendali. Pemerintah juga mengajak pelaku usaha dan masyarakat ikut menjaga ketertiban penyaluran BBM dan LPG bersubsidi.*
*Diolah oleh Abd. Ghafur Halim dari sumber morowalikab.go.id (Octaviana Latong).
