Jangan Bohongi Masyarakat Morut dengan Narasi Listrik Bukan Kewenangan Pemda

Morut, Teraskabar.id – “Jika permasalahan listrik selalu dikatakan adalah gawean PLN, kemudian pemerintah daerah hanya bertanggungjawab menyiapkan lahan untuk fasilitas dari milik PLN, pernyataan tersebut tidaklah benar,” kata Calon Bupati Morowali Utara (Morut) Jeffisa Putra Amrullah.

Ia mengatakan, pernyataan-pernyataan yang mengklaim bahwa urusan listrik tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah tapi oleh PLN adalah pernyataan yang membohongi masyarakat.

Baca juga: Ingin Bungku Utara Tak Dianaktirikan, Asrar Abdul Samad: Jeffisa-Ruben Solusinya

Jeffisa mencontohkan, saat Aptripel Tumimomor menjabat Bupati Morut, menggelontorkan dana Rp9 Miliar dari APBD untuk pengadaan jaringan listrik PLN. Dari tiang sampai kabel untuk Soyo Jaya, itu menggunakan APBD, bukan anggaran dari PLN.

“Kalau ada yang menyatakan urusan listrik bukan kewenangan pemerintah daerah, kok bisa dilakukan oleh mediang bupati Aptripel Tumimomor,” ujar Jeffisa.

Selain itu lanjut, Jeffisa, di era Anwar Hafid menjadi bupati Morowali, juga hal yang sama dilakukan di Morowali dan pemerintah daerah berperan di situ. Hal ini sebagai bukti Pemda bisa mengintervensi untuk solusi listrik.

“Jadi jangan bohongi masyarakat dengan narasi-narasi Pemda tidak berperan dalam penyelesaikan listrik di Morut,” katanya.

Jeffisa mengatakan, terkait genset di Bungku Utara, Mamasalato tidak dilewati jaringan Sutet, tapi mengandalkan genset. Sementara kapasitas listrik yang dibutuhkan Kecamatan Bungku Utara dan Mamasalato hanya 1 mega.

“Ketika masyarakat Bungku Utara dan Mamasalato memberikan kepercayaan kepada kami (Jeffisa-Ruben Hehi), kami pastikan genset baru ada di kecamatan ini (Bungku Utara dan Mamasalato) dan tidak lagi mati-mati lampu,” tegasnya.

Baca juga: Paslon Jeffisa Putra dan Ruben Hehi Bertemu Majelis Sinode GKST di Tentena

Jeffisa mengakui, selama ia berada di Bungku Utara, pemadaman listrik menjadi fakta keseharian warga dan tak mengenal waktu. Hampir setiap saat terjadi pemadaman dan terjadi berkali-kali dalam satu hari. Sehingga, masyarakat menjadi resah karena persoalan pemadaman listrik seolah tak kunjung tuntas.

“Listrik hampir setiap saat padam, sore, magrib, tengah malam,” ujarnya.

Makanya, Jeffisa menegaskan, jika ada pihak yang menyatakan bahwa penyelesaikan masalah Listrik di Morowali Utara, bukan bagian dari kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morut, dipastikan hal itu bentuk pembohongan publik.

Contoh lainnya kembali dikemukakan Jeffisa. Menurutnya, Rachmansyah saat menjabat Plt Bupati Morowali  selam 9 bulan, mampu menyelesaikan masalah listrik di Morowali dengan pengadaan mesin genset.

“Walaupun nilainya tinggi, untuk masyarakat jangankan APBD Rp13 miliar, Rp100 miliar untuk kebutuhan masyarakat harus dilakukan. Pemimpin harus berani mengambil kebijakan untuk masyarakatnya. Jadi jangan bohongi masyarakat dengan kata-kata, seolah-olah masyarakat tidak paham,” tandasnya.

Jeffisa mempertanyakan berapa kebutuhan listrik dalam wilayah pusat kota Kolonodale? berapa keterwakilan anggaran ke PLN ? Harusnya Pemda juga memberikan anggaran ke PLN, sehingga tidak harus menunggu dulu anggaran dari BUMN lainnya. Jadikan dana tersebut dana hibah untuk operasional PLN.

“Jika harus menunggu dari dari BUMN lagi dipastikan belum ada solusi. Pemda harus turut membantu dengan memberikan anggaran daerah untuk solusi listrik di Morut yang tak berujung,” ucapnya. (red/teraskabar)