Medan, Teraskabar.id – Kehadiran Presiden Prabowo di Tapanuli Utara (Taput) dan Tapanuli Tengah (Tapteng) sebagai respon atas ketidakmampuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menangani dan menanggulangi dampak bencana alam banjir dan longsor.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengerahkan seluruh kekuatan nasional untuk membuka isolasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam. “Pengerahan TNI- Polri, BNPB, Basarnas, dan Kementerian/ Lembaga nasional sebagai bukti konkrit penanganan bencana alam diambil alih oleh pemerintah pusat,” kata Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan melalui siaran pers yang diterima media ini, Selasa (2/12/2025).
Maka Bobby Nasution tidak perlu lagi berlama- lama meninggalkan Medan, apalagi hanya sekedar melempar beras dan mie instan dari helikopter. Rakyat tidak butuh aksi gimik melempar bahan pangan dari helikopter, atau memikul beras ukuran 5 kg seperti yang dilakukan Zulkifli Hasan, Menko Pangan.
Bobby Nasution sebaiknya segera kembali ke Medan mengurus bahan bakar minyak (BBM) yang langka di seluruh kabupaten/ kota. Antrian panjang kendaraan bermotor terjadi di semua daerah. Maka Bobby sebaiknya fokus mengurus hal tersebut.
Seluruh aktivitas di lapangan telah diambil alih oleh BNPB, Basarnas, Kementerian PU; balai besar jalan dan balai besar sungai. Maka Bobby fokus saja sesuai kapasitas Pemprovsu. Meski bencana alam di Sumut tidak disebut sebagai Keadaan Darurat Bencana Nasional, namun kehadiran Prabowo di Sumut sebagai bukti konkrit pengambilalihan penanganan bencana alam.
Bobby perlu mengurus sejumlah hal sesuai kapasitasnya, yakni mengurus kelangkaan BBM, memastikan ketersediaan pasokan dan menjamin distribusinya. Bobby tidak perlu berlama- lama di daerah bencana untuk cari muka. Kalau peduli rakyat, seharusnya Bobby hadir ditengah pengungsi di hari pertama atau kedua banjir, bukan karena Presiden Prabowo datang.
Selain urus kelangkaan BBM, Bobby masih harus memenuhi janjinya kepada warga pro tutup TPL yang dijanjikan akan mengirimkan surat usulan penutupan TPL. Kedua hal tersebut dituntaskan Bobby lebih baik daripada menetap di lokasi bencana tanpa perubahan (percepatan) penanganan bencana.
Sebegaiamana diberitakan sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, dan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terkesan gagap dalam menghadapi bencana alam, terbukti dengan respon yang sangat lambat. Bencana alam yang terjadi serentak di sejumlah kabupaten/ kota sejak Selasa (24/11/2025), dimana ribuan warga yang berjuang hidup di berbagai daerah, dengan nyawa terancam, terisolasi, baru mendapat respon dari Bobby pasca rapat koordinasi penanganan bencana bersama Menko PMK Pratikno, Kamis (27/11/2025).
Meski pada rapat koordinasi tersebut sama sekali tidak dibahas status bencana alam, namun tiba- tiba muncul Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/836/KPTS/2025 tentang Status Tanggap Darurat Bencana, berlaku (27/22/2025- 10/12/2025), dan dapat diperpanjang bila diperlukan. Keputusan tersebut disebarluaskan sejak Jumat (28/11/2025), sehingga respon Pemprovsu secara resmi keluar dengan keputusan tersebut, pada hari kelima pasca bencana alam. Keputusan tersebut juga sebagai upaya menepis ketidakmampuan menangani bencana alam dengan menghindari status Keadaan Darurat Bencana Nasional.
Terjadinya bencana alam sejak Selasa (24/11/2025), Pemprovsu sama sekali tidak proaktif, padahal rakyat menjerit, meminta pertolongan dengan berbagai cara termasuk melakukan berbagai siaran langsung atas keadaan yang mencekam. Ironisnya, justru para tokoh publik di berbagai flatform digital seperti facebook, istagram, youtube, tiktok, yang bergerak mengumpulkan donasi hingga lebih dari Rp 1 miliar. Saat Pemprovsu masih sibuk rapat koordinasi dan konperensi pers, tidak mampu melakukan apapun terhadap para korban bencana alam, para aktivis dunia maya tersebut, bertindak nyata melalui gerakan kemanusiaan di flatform digital. Mereka menampilkan sosok kepahlawanan baru, tanpa panitia dan tanpa surat perintah perjalanan dinas (SPPD).
Para tokoh publik yang terdiri dari sejumlah perempuan tangguh tersebut, dipercaya publik mengumpulkan donasi kepada warga terdampak bencana. Solidaritas dari seluruh penjuru dunia dikumpulkan secara sukarela dengan harapan membantu sesama yang sedang menderita. Mereka menggerakkan cinta sebagai solidaritas lintas batas melalui flatform digital sendiri, mengampanyekan duka, derita, dan airmata. Mereka bukan influencer politik yang kerap mengampanyekan kandidat di Pilkada, tidak terafiliasi dengan kelompok aspirasi politik. Mereka bergerak secara proaktif dipimpin oleh cinta sebagai solidaritas lintas batas, bergerak melampaui batas- batas ruang dan waktu, atas nama dan demi kemanusiaan. (red/teraskabar)
