KONFLIK Agraria Torete, Kecamatan Bungku Pesisir, lahir dari kebijakan publik yang gagal membaca realitas sosial. Pemerintah menetapkan arah pembangunan tanpa menyatukan tujuan ekonomi dengan perlindungan hak warga. Akibatnya, konflik Agraria Torete muncul sebagai respons langsung atas keputusan yang mengatur ruang hidup masyarakat.
Pertama, pemerintah mendorong percepatan investasi melalui kawasan industri dan pertambangan. Namun, pada saat yang sama, pemerintah mengabaikan prinsip partisipasi publik.
Karena itu, kebijakan kehilangan legitimasi sosial sejak awal. Selain itu, masyarakat tidak pernah mendapat ruang dialog yang setara. Dengan demikian, konflik tumbuh bukan karena penolakan irasional, melainkan karena kebijakan berjalan timpang.
Konflik Agraria Torete: Ketimpangan Proses Pengadaan Lahan
Selanjutnya, persoalan utama terletak pada mekanisme pengadaan dan kompensasi lahan. Pemerintah menetapkan nilai ganti rugi secara sepihak. Proses tersebut berjalan tertutup dan minim transparansi. Akibatnya, masyarakat kehilangan posisi tawar.
Lebih jauh, elite lokal justru mempersempit ruang advokasi warga. Sementara itu, pemerintah daerah gagal menyediakan saluran pengaduan yang efektif. Karena akses formal tertutup, masyarakat memilih perlawanan terbuka. Pada titik ini, konflik Agraria Torete berubah menjadi ekspresi ketidakadilan struktural.
Pendekatan Keamanan yang Memperluas Masalah
Namun demikian, respons pemerintah tidak menyentuh akar persoalan. Aparat lebih menonjolkan pendekatan keamanan daripada koreksi kebijakan. Pihak keamanan melakukan penangkapan, tetapi tidak melakukan evaluasi substansi kebijakan.
Pendekatan represif justru memperluas konflik ke ranah hak asasi manusia. Selain itu, tindakan tersebut meningkatkan ketegangan antara negara dan warga. Oleh karena itu, penegakan keamanan tanpa dialog hanya memperkeras sikap masyarakat. Dalam konteks ini, konflik Agraria Torete menegaskan kegagalan manajemen konflik kebijakan publik.
Kegagalan Tata Kelola Pemerintahan
Dari perspektif kebijakan publik, konflik ini mencerminkan kegagalan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah mengejar target ekonomi, tetapi mengabaikan dampak sosial. Padahal, kebijakan ideal seharusnya mengintegrasikan keadilan, partisipasi, dan akuntabilitas.
Sebaliknya, pemerintah membiarkan ketegangan berkembang tanpa mitigasi. Akibatnya, konflik menjadi konsekuensi logis. Oleh sebab itu, penyelesaian tidak cukup dilakukan melalui tindakan hukum semata. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan pertambangan dan kawasan industri secara menyeluruh.
Konflik Agraria Torete: Pelajaran Penting bagi Arah Pembangunan
Akhirnya, konflik di Torete harus dibaca sebagai peringatan serius. Pembangunan yang hanya berorientasi investasi menciptakan luka sosial yang dalam. Tanpa perubahan kebijakan, konflik serupa akan terus berulang di wilayah lain.
Dengan demikian, konflik ini menunjukkan keterbatasan paradigma pembangunan yang mengabaikan keadilan sosial. Jika pemerintah tetap mempertahankan pola lama, maka ketidakpercayaan publik akan semakin menguat. Oleh karena itu, koreksi kebijakan menjadi syarat utama bagi pembangunan yang berkelanjutan dan bermartabat.***
