Jakarta, Teraskabar.id – Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban (YPSP) menyampaikan apresiasi tinggi kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas komitmen dan konsistensinya dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Presiden YPSP, Dr. Ahed Abu Alatta, dalam pertemuan dengan Fraksi PDIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam kunjungan tersebut, delegasi YPSP disambut hangat oleh para anggota Fraksi PDIP, yaitu H. Abidin Fikri, S.H., M.H. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI; Hj. Selly Andriany Gantina, A.Md., S.T., Ketua Kapoksi 8 PDI-P; I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P.; H. Muhamad Abdul Aziz Sefudin; dan Hj. Ansari, S.Pd.I.
Menurut Dr. Ahed, dukungan PDIP terhadap Palestina merupakan kelanjutan dari garis politik luar negeri Indonesia sejak masa Presiden pertama, Ir. Soekarno, yang menolak segala bentuk penjajahan dan kolonialisme, termasuk terhadap bangsa Palestina. Ia menyebut PDIP sebagai partai besar dan berpengaruh di Indonesia, yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan luar negeri.
“Kami sangat menghargai dedikasi PDIP yang secara konsisten membela Palestina. Sejak era Bung Karno, semangat anti-penjajahan itu terus diwarisi hingga sekarang,” ujar Dr. Ahed.
Ia juga menyoroti dukungan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang baru-baru ini menyampaikan sikap politik tegas dalam membela Palestina dan menolak relokasi, di hadapan parlemen internasional.
Dr. Ahed juga menjelaskan bahwa saat ini situasi di Gaza semakin genting sejak 19 bulan Genosida. Blokade total telah berlangsung lebih dari 75 hari, menghambat masuknya bantuan makanan, air bersih, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Ratusan ribu anak-anak dan perempuan menjadi korban, sementara Israel terus melakukan pelanggaran hukum internasional tanpa adanya sanksi tegas dari komunitas global.
“Sudah 75 Hari Perbatasan ditutup dan tidak ada bantuan apa pun yang masuk. Bahkan kebutuhan pokok seperti makanan, air, dan obat-obatan. Jika ini tidak dihentikan, Dalam beberapa hari kita akan saksikan jasad yang meninggal di jalanan, bukan karna bom, tapi karna kelaparan.” Ujarnya
Ust. Muhammad Pizzaro, selaku Pengamat Timur Tengah, menambahkan bahwa jumlah korban syahid di Gaza yang dapat terdata mencapai lebih dari 50 ribu jiwa. Sementara itu, korban yang masih dibawah reruntuhan atau hanya ditemukan sebagian tubuhnya diperkirakan telah melebihi 100 ribu jiwa.
Namun sayangnya, Israel masih mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat dan presidennya Donald Trump. Sedangkan Semua jalur diplomasi dan negosiasi damai untuk mengakhiri bencana ini selalu diblokir dan ditolak oleh pihak Israel.
YPSP berharap agar Fraksi PDIP tetap menjadi garda terdepan di parlemen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak rakyat Palestina, baik melalui kerja diplomasi maupun jalur legislasi.
Mendengar situasi pilu yang tengah melanda saudara-saudara kita di Gaza, Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDI-P menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi kemanusiaan yang semakin kritis di Palestina, terutama di Gaza. Mereka juga menegaskan dukungan dan solidaritas global yang tidak akan pernah padam sampai Palestina merdeka.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi terkini di Palestina. Ini bukan sekadar isu politik maupun agama, tapi tragedi kemanusiaan global yang harus segera direspon dengan langkah konkret oleh komunitas internasional,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abidin Fikri.
Ia menambahkan bahwa parlemen Indonesia, melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), akan menekan Israel untuk membuka akses bantuan masuk, dan akan terus menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan penuh Palestina dalam forum-forum internasional.
Sebagai partai dengan suara terbanyak di parlemen, dan jika melihat jejak rekam sejarah, PDIP, menurut Abidin, memiliki tanggung jawab moral dan hutang sejarah untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.
“Palestina adalah hutang sejarah dunia yang belum selesai. Kami menolak segala bentuk relokasi rakyat Palestina dari tanahnya. Tanah Palestina adalah milik rakyat Palestina. Pemindahan paksa bukanlah solusi—itu adalah bentuk baru penjajahan yang harus ditolak,” tegasnya. (red/teraskabar)
