Jakarta, Teraskabar.id – Kota Palu meraih penghargaan TPKAD Award 2025 tingkat kabupaten/kota untuk wilayah regional Sulawesi. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi nyata dalam memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
TPAKD Award 2025 diberikan kepada 5 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tingkat provinsi dan 10 tingkat kabupaten/kota yang dinilai telah berhasil mengimplementasikan program perluasan akses keuangan di daerah. Kota Palusebagai TPAKD Terbaik tingkat Kota untuk wilayah Sulawesi, sedangkan TPKAD Terbaik tingkat kabupaten untuk wilayah Sulawesi diraih Kabupaten Maros.
TPAKD sendiri telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, menjadi wadah sinergi pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk memperluas inklusi keuangan.
Penyerahan penghargaan ini diterima langsung Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 yang digelar OJK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya mengatakan, bahwa TPAKD menjadi penting, karena inklusi keuangan adalah indikator kunci untuk stabilitas ekonomi makro dan merupakan bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Inklusi keuangan ini juga menjadi perhatian Perserikatan Bangsa Bangsa. Dan ini ada Komite untuk Financial Inclusive yang dipimpin oleh Ratu Maxima, dan kebetulan Presiden Prabowo Subianto baru dari Belanda, dan pada saat pembicaraan yang juga terangkat isu financial inclusion,” kata Airlangga.
Menurut Airlangga, Presiden mengapresiasi capaian-capaian yang diperoleh melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif, karena sangat sejalan dengan program Asta Cita Presiden.
“Ke depan TPAKD diharapkan juga dapat turut membuka akses untuk agenda prioritas Presiden, seperti program makan bergizi gratis, memperkuat sumber daya manusia secara awal. Kemudian penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi Merah Putih, karena ini seluruhnya tahun depan akan di-rolling lebih cepat,” katanya.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, OJK akan terus memperkuat peran TPAKD sebagai katalis pemerataan ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM.
“Melalui implementasi roadmap ini, pelaksanaan program di daerah ditopang oleh perencanaan yang baik, pendanaan yang memadai, peningkatan kapasitas TPAKD, serta sistem pemantauan kinerja yang transparan,” ujarnya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, TPAKD telah menyalurkan Rp46,71 triliun pembiayaan melawan rentenir kepada 1,7 juta debitur di seluruh Indonesia, termasuk sektor pertanian sebesar Rp3,71 triliun.
“TPAKD telah menjadi penggerak motor ekonomi keuangan di daerah,” kata Friderica.
Ia juga menambahkan, program “satu rekening satu pelajar” kini telah mencapai 58,32 juta rekening atau 87 persen dari total pelajar Indonesia, serta memperluas layanan hingga 72 ribu desa lewat program Laku Pandai. (red/teraskabar)
