Palu, Teraskabar.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu kembali menorehkan prestasi dengan meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024, berdasarkan Laporah Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Pencapaian ini merupakan kali ke-11 secara berturut-turut bagi Pemkot Palu.
LHP BPK atas LKPD Kota Palu tahun 2024 diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulteng, I Putu Wisudhantara kepada Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, Selasa (27/5/2025), di Kantor Perwakilan BPK RI Sulawesi Tengah, Jl. Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Birobuli Utara, Kota Palu.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Auditorium lantai tiga ruang Lobo Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulteng tersebut turut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, termasuk para bupati dan penjabat bupati dari kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Hadir mendampingi Wali Kota Palu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Lilianan Muhidin, Sekda Kota Palu Irmayanti, Kepala BPKAD Kota Palu Romy Shandi Agung.
Wali Kota Palu Hadianto Rasyid dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI atas proses pemeriksaan yang telah dilakukan secara menyeluruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, mulai dari proses audit hingga penyerahan laporan hasil pemeriksaan.
“Pada kesempatan kali ini, kami para kepala daerah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPK atas proses pemeriksaan laporan keuangan yang telah dilakukan. Tentunya masih ada beberapa catatan yang kami terima, namun kami yakini bahwa ini adalah bagian dari upaya BPK dalam mengawal dan memperbaiki pengelolaan keuangan di seluruh daerah,” kata Hadianto.
Menurut Hadianto, hasil temuan yang disampaikan BPK merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mendorong perbaikan berkelanjutan demi tercapainya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan opini yang diberikan.
“Kita semua mengetahui bahwa opini yang diberikan BPK menjadi cerminan atas sistem pengendalian keuangan yang telah berjalan baik. Demikian pula dengan pelaksanaan aturan dan kelengkapan dokumen, semua itu telah dilaksanakan secara tertib hingga menghasilkan opini wajar,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Wali Kota Hadianto berharap agar BPK tetap menjadi mitra strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
“Kami berharap BPK terus melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta terus menjadi mitra yang kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” harapnya. (red/teraskabar)
