Palu, Teraskabar.id – Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, melontarkan kritik terhadap Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, yang dinilainya terlalu sering membela kepentingan investor asing dalam polemik terkait kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Dalam kritik Safri terhadap Luhut tersebut, ia mempertanyakan narasi kepentingan nasional yang menjadi dasar pembelaan Luhut sekaligus menyinggung ketidakpekaan terhadap persoalan sosial yang dialami masyarakat di sekitar kawasan industri.
Safri menyampaikan kritik itu kepada awak media pada Rabu (3/12/2025). Ia menuturkan bahwa pembelaan Luhut kepada investor asing dilakukan dengan alasan menjaga kepentingan nasional. Namun pada saat yang sama, kata dia, pemerintah tidak menunjukkan keberpihakan yang seimbang terhadap masyarakat yang menghadapi berbagai masalah seperti pencemaran lingkungan, kecelakaan kerja, dan konflik sosial.
“Setiap kali ada masalah di IMIP, yang dibela justru pihak asing dengan alasan kepentingan nasional. Sementara penderitaan masyarakat, mulai pencemaran, kecelakaan kerja, hingga konflik sosial seolah tidak pernah menjadi prioritas,” ujar Safri.
Dalam lanjutan kritik Safri terhadap Luhut, ia menegaskan bahwa narasi kepentingan nasional yang selama ini digaungkan Luhut sudah tidak relevan. Menurutnya, pembelaan tersebut tidak sejalan dengan kenyataan yang terlihat di lapangan, terutama karena masyarakat justru menjadi pihak yang paling terdampak oleh aktivitas industri.
“Setiap ada masalah yang menyangkut IMIP, Luhut selalu berdiri paling depan membela dengan tameng kepentingan nasional. Tapi apakah hal itu harus dibayar dengan air mata dan hak-hak masyarakat dirampas?” tegasnya.
Safri menyatakan bahwa dampak negatif itu semakin menguatkan anggapan bahwa kepentingan nasional yang disebut-sebut Luhut hanya menguntungkan pemodal besar. Ia menilai masyarakat tidak mendapatkan manfaat sepadan dari aktivitas industri yang selama ini diklaim berkontribusi besar terhadap perekonomian.
“Kalimat kepentingan nasional menjadi narasi politik yang hanya menguntungkan pemodal besar, bukan representasi kepentingan rakyat. Dengan banyaknya keluhan masyarakat, seharusnya pemerintah hadir lebih objektif,” ucapnya.
Kritik Safri Terhadap Luhut juga menyinggung posisi negara dan Presiden Prabowo. Safri menyebut pemerintah terlihat tidak memiliki kekuatan yang cukup ketika berhadapan dengan kepentingan investor yang selama ini mendapatkan dukungan tokoh tertentu.
“Saya melihat negara dan bahkan Presiden Prabowo seperti tak berdaya di mata Luhut soal kepentingan investor di IMIP. Seolah-olah kekuasaan tertinggi ada di tangan segelintir orang yang hanya melihat angka investasi tanpa melihat manusia,” sindirnya.
Safri kemudian mendorong pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan dalam pengelolaan Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya yang berada di wilayah Sulawesi Tengah. Ia menilai evaluasi penting untuk memastikan masyarakat tidak terus menjadi pihak yang dikorbankan demi pertumbuhan ekonomi.
“Presiden harus mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak lagi dikorbankan demi mengejar pertumbuhan ekonomi semata,” pungkasnya. (Ghaff/Teraskabar).
