Palu, Teraskabar.id – Kritik tata kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) kembali mencuat setelah polemik bandara khusus di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali memicu perhatian publik. Kritik tata kelola PSN muncul sejak fasilitas penerbangan Bandara PT IMIP tersebut dinilai beroperasi tanpa pengawasan negara yang memadai, sehingga menimbulkan pertanyaan besar terkait lemahnya tata kelola proyek strategis nasional.
Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, mendorong Presiden Prabowo untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh PSN yang berjalan di Sulteng. Menurutnya, persoalan bandara IMIP harus menjadi pintu masuk pembenahan serius terhadap Kritik Tata Kelola PSN yang selama ini muncul dari berbagai pihak.
“Polemik bandara khusus ini menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk mengevaluasi total keberadaan Proyek Strategis Nasional yang ada di Sulteng, baik itu IMIP, IGIP, GNI maupun IHIP,” kata Safri kepada wartawan, Kamis (27/11/2025).
Safri menegaskan bahwa sorotan nasional terkait bandara IMIP yang bahkan sempat disebut sebagai “negara dalam negara”, menunjukkan betapa lemahnya pengawasan negara dalam proyek-proyek vital. Ia menyebut bahwa kondisi tersebut merupakan wujud nyata dari persoalan mendasar yang memunculkan kritik tata kelola PSN di Indonesia, khususnya di kawasan industri besar.
“Keberadaan bandara khusus di IMIP yang tidak diawasi secara memadai adalah pelanggaran kedaulatan yang serius. Ini menimbulkan pertanyaan besar soal bagaimana pengawasan negara terhadap PSN di daerah kami,” tegasnya.
Legislator PKB itu menekankan pentingnya memastikan investasi tidak berdiri di atas kompromi terhadap keselamatan pekerja, hak-hak masyarakat lokal, maupun kelestarian lingkungan. Ia menegaskan bahwa ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kedaulatan negara.
“Investasi itu penting, tapi bukan alasan untuk merusak lingkungan, mengabaikan hak-hak masyarakat, apalagi menggerus kedaulatan negara,” tambahnya.
Safri juga meminta agar evaluasi terhadap PSN tidak hanya berfokus pada aspek keamanan dan kedaulatan bandara. Ia menilai bahwa isu lingkungan, limbah industri, serta perizinan perusahaan di kawasan IMIP perlu menjadi bagian integral dari penataan ulang tata kelola.
Komisi III DPRD Sulteng sebelumnya sudah beberapa kali menyoroti perusahaan di kawasan IMIP terkait dugaan pelanggaran lingkungan dan persoalan teknis perizinan. Hal tersebut kembali ia tekankan sebagai bagian penting dalam memperbaiki tata Kelola PSN yang selama ini mengemuka.
“Jangan berhenti di bandara, pelabuhan-pelabuhan khusus di kawasan industri ini juga harus dicek. Jangan lupa masalah utama yakni kejahatan lingkungan, keselamatan pekerja, serta dampak sosialnya,” jelasnya.
Safri menegaskan bahwa Presiden Prabowo harus mengambil tindakan tegas dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait secara penuh, agar seluruh PSN di Sulteng berjalan sesuai hukum nasional tanpa anomali pengawasan.
“Kami mendukung investasi, tapi harus ada ketegasan dari pusat. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran apa pun. Sudah saatnya menata ulang PSN agar memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat,” tutupnya tajam.
Untuk diketahui, Muhammad Safri merupakan legislator yang paling getol melakukan kritik tata kelola PSN di Sulteng selama ini. (Ghaff/Teraskabar).
