Tolitoli, Teraskabar.id – Pengerjaan bantuan program revitalisasi SD 4 Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dengan pagu kurang lebih Rp700 juta yang dikeluhkan karena tidak memberdayakan masyarakat sekitar diduga kuat ada yang mengendalikan
“Dalam kegiatan pembangunan revitalisasi sekolah di Kalangkangan itu harusnya dikerjakan secara swakelola, warga sekitar diberdayakan,” kata Anggota DPRD Tolitoli, Taufik, SE., menanggapi pembangunan SD yang hampir rampung namun menggunakan pekerja bangunan dari luar daerah.
Kegiatan pembangunan yang bukan dikontratualkan kepada pihak ketiga, melainkan dikelolah langsung oleh kepala sekolah bersama Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) sejatinya mengedepankan sistem swakelolah dengan melibatkan warga setempat yang mempunyai ketrampilan sebagai tukang bangunan.
” Tidak mungkin di desa itu tak ada tukang hebat, kalau tidak bisa menjadi kepala tukang bisa juga pembantu tukang,” kata Aleg Tolitoli itu.
Menurutnya, P2SP yang di dalamnya ada ketua komite sekolah sebagai tim yang mempunyai tanggung jawab atas kesuksesan program bantuan pembangunan revitalisasi SD tersebut. P2SP ini juga berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat terlibat pada kegiatan program pembangunan revitalisasi sekolah.
“Mereka ini yang punya kewajiban mencarikan tukang bangunan di desa tersebut sementara Kepsek sebagai penanggung jawab dalam hal anggaran,” kata mantan ASN yang pernah menjabat Kasi SD di Dinas Pendidikan, lantas terjun ke dunia politik di Partai Bulan Bintang.
Umumnya, Petunjuk Teknis (Juknis) program bantuan pembangunan sekolah yang menggunakan mekanisme swakelola telah memastikan pola pemberdayaan. Jika kebijakan tersebut diabaikan akan muncul dampak sosial di masyarakat, mereka yang memiliki kelebihan menjadi pekerja bangunan tidak dapat mengakses lapangan pekerjaan.
Sebelumnya diberitakan, Ruslan warga setempat yang tinggal berdekatan dengan SD tersebut mengaku keheranan kalau pekerja bangunan sekolah itu ternyata berasal dari luar, padahal banyak pekerja bangunan yang tinggal di desanya yang nganggur.
” Aneh juga, warga yang punya pekerjaan sehari – hari sebagai tukang bangunan di desa ini tidak dipekerjakan, malah ambil tukang bangunan dari luar,” tutur Ruslan, warga dusun Tubele, Desa Kalangkangan, kepada Teraskabar.id
Menurutnya, di dusun ia tinggal telah banyak warga yang memiliki mata pencaharian sebagai tukang bangunan, namun tak diberdayakan oleh pihak sekolah tersebut.
” Di SD 4 ada tiga kegiatan pembangunan yaitu bangun baru satu ruang kelas, rehabilitasi tiga ruang kelas dan pembungunan sarana toilet sekolah yang anggarannya kurang lebih Rp700 juta,” sebutnya.
Bahkan saat dimulainya program pembangunan revitaslisasi SD tersebut pihak ketua komite tidak dilibatkan, namun belakangan setelah ada muncul keluhan dan dilaporkan ke dinas terkait kemudian mendadak ketua komite itu dirangkul dalam kegiatan pembangunan.
” Nanti dekat – dekat mau selesai baru ketua komite dirangkul dan diberitahu kalau ada revitalisasi sekolah tiga item senilai ratusan juta rupiah,” ungkapnya. (ram/teraskabar)
