Jakarta, Teraskabar.id – Angin segar berembus dari arena Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026 PDI Perjuangan. Momentum politik ini semakin bermakna ketika Ikhsan Arisandhy masuk Tim Perumus Program pada Komisi Program Subkomisi Kerakyatan.
Kehadiran politisi asal Morowali itu langsung memberi warna kuat pada arah kebijakan partai, khususnya dalam isu perlindungan lahan pertanian dan ketahanan pangan nasional.
Rakernas PDI Perjuangan kali ini menghadirkan ribuan kader dari seluruh Indonesia. Para pengurus DPP, DPD, DPC, serta anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mengikuti proses perumusan kebijakan secara aktif. Melalui forum strategis ini, partai merumuskan garis perjuangan yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.
Ikhsan Arisandhy Masuk Tim Perumus Program Kerakyatan
Penunjukan Ikhsan Arisandhy sebagai salah satu anggota tim perumus menjadi sorotan tersendiri. Ia menyadari posisi tersebut sebagai ruang penting untuk membawa suara daerah ke tingkat nasional. Karena itu, ia memanfaatkan kesempatan tersebut secara maksimal.
Ikhsan menegaskan bahwa keterlibatan kader daerah dalam perumusan kebijakan pusat tidak boleh bersifat simbolik. Ia memilih bersuara lantang demi kepentingan petani dan masa depan pangan Indonesia. Sikap ini sekaligus mempertegas perannya setelah masuk Tim Perumus Program PDI Perjuangan.
“Ini kesempatan langka bagi kader dari daerah untuk terlibat langsung dalam perumusan program partai besar. Saya tidak ingin menyia-nyiakannya,” ujar Ikhsan kepada media, Senin (12/1/2026).
Ancaman Pertambangan terhadap Lahan Pertanian
Dalam forum komisi, Ikhsan memaparkan kondisi pertanian di Kabupaten Morowali yang kian terdesak. Ia menjelaskan bahwa ekspansi investasi pertambangan telah menggerus lahan pertanian secara masif dan sistematis.
Ia menyebut sekitar 1.000 hektare lahan pertanian hilang setiap tahun di Morowali. Angka tersebut terus meningkat seiring bertambahnya izin usaha pertambangan. Jika situasi ini dibiarkan, daerah tersebut terancam kehilangan seluruh basis pertaniannya.
Ikhsan menilai ketahanan pangan tidak cukup dibicarakan dari sisi distribusi dan bantuan alat. Sebaliknya, negara harus lebih dulu menjamin keberadaan lahan pertanian sebagai fondasi utama produksi pangan.
Masuk Tim Perumus Program Kerakyatan, Ikhsan Usulkan Program Perlindungan Lahan Pertanian
Melalui forum Rakernas, Ikhsan secara resmi mengusulkan program perlindungan lahan pertanian. Ia mendorong penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bersifat permanen untuk kawasan pertanian produktif.
Usulan ini tidak hanya ia tujukan untuk Morowali. Ia menekankan perlunya kebijakan nasional yang melindungi lahan pertanian di seluruh daerah. Dengan demikian, arah pembangunan tetap seimbang antara investasi dan keberlanjutan pangan.
Usulan tersebut semakin kuat karena Ikhsan masuk Tim Perumus Program yang memiliki kewenangan langsung menyusun rumusan kebijakan partai.
Dorongan kepada Kader dan Kepala Daerah
Ikhsan juga menyerukan peran aktif seluruh kader PDI Perjuangan. Ia meminta anggota legislatif dan kepala daerah dari partai tersebut memperjuangkan perlindungan lahan pertanian secara konsisten.
Menurutnya, partai tidak boleh berbicara ketahanan pangan tanpa keberpihakan nyata pada petani. Oleh karena itu, ia menilai kebijakan ini harus menjadi agenda ideologis, bukan sekadar program teknis.
Melalui kerja intensif di tim perumus, Ikhsan memastikan usulan tersebut terakomodasi sebagai salah satu program penting PDI Perjuangan. Langkah ini menegaskan komitmennya sejak masuk Tim Perumus Program untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dari akar rumput. (Ghaff/Teraskabar).
