Oleh Hasanuddin Atjo
SELASA pagi (04/11/2025), pesawat Citilink rute Palu – Jakarta take of ontime 07.00 Wita. Okupansi hanya terisi 139 seat dari kapasitas yang terpasang hampir 200 seat, meskipun harga tiket relatif tidak mahal kurang dari 1,5 juta rupiah.
Boleh jadi karena dampak efisiensi antara lain karena pemangkasan perjalanan dinas, membuat okupansi tidak terisi maksimal. Dan ini sebuah warning bahwa era digitalisasi mesti diterapkan dalam tatakelola maupun koordinasi
Masih terusik oleh isu pada sejumlah daerah termasuk di Sulawesi Tengah kaitannya dengan inflasi yang bergerak naik. Program MBG ( Makan Bergizi Gratis) yang sedang direalisasikan disinyalir kuat sebagai pemicu utama sehingga MBG mulai memberi dampak.
MBG , salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mulai menunjukkan dampak terhadap ekonomi daerah antara lain, naiknya permintaan pangan yang diharapkan berdampak terhadap lapangan kerja maupun peningkatan pendapatan.
Berdasasrkan pengamatan di pasar tradisional kota Palu dan Parigi Moutong (Oktober 2025), memberi indikasi telah terjadi lonjakan harga pada beberapa komoditi pangan utama. Terutama telur, ayam potong, beras dan ikan. Harga telur naik 5 ribu rupiah setiap rak (30 butir). Sama halnya dengan harga ayam potong beras dan ikan ikut naik
Harga beras terpantau tidak begitu bergejolak karena diimbangi oleh beras subsidi SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) difasilitasi oleh Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Sejumlah kekuatiran muncul apabila program MBG telah berlangsung di semua titik (Desa). Pasokan pangan pasti meningkat dan diduga akan sangat mengganggu inflasi, karena ketersediaan terbatas yang saat ini berupaya dijaga agar tidak begejolak.
Seperti yang dirilis oleh BPS Sulawesi Tengah bahwa nilai inflasi di daerah ini pada tiga bulan terakhir bergejolak. Bulan Agustus 2025 inflasi berada pada angka 4,02 % dan September 3,88 % dan Oktober naik menjadi 3,92%.
Secara berkepanjangan akan berdampak terhadap naiknya garis kemiskinan yang diukur BPS berdasar (pengeluaran makanan dan non makanan per bulan) per kapita atau per rumah tangga setiap bulan.
Seorang atau rumah tangga dikatakan miskin, bilamana pengeluaranya setiap bulan di bawah garis kemiskinan. Pada bulan Maret ( 2024) garis kemiskinan sebesar Rp600.872/kapita/bulan atau Rp 3.280.484/KK/bulan (satu KK terdiri 5,41 orang) dengan belanja makanan 75,08 %.
Selanjutnya pada Maret 2025, garis kemiskinan sebesarRp 624.872 /kapita /bulan atau Rp3.250.718 /KK /bulan (satu KK terdiri 5,25 orang) dengan pembelian makanan sebesar 75,02 %.
Gubernur Anwar Hafid dalam satu kesempatan risau akan dampak lain program MBG. Pada satu sisi program ini akan melahirkan kualitas SDM berdaya saing, tumbuh dan berkembangnya ekonomi daerah karena permintaan pangan yang meningkat.
Namun pada sisi lain, kini akan menjadi bumerang bagi kita kata Dr. Anwar Hafid apabila tidak mampu menyediakan pangan secara mandiri dan terpaksa harus dipasok dari Provinsi lain yang pada saat ini telah menjadi fenomena.
Tahun 2025 anggaran MBG Nasional masih sebesar Rp71 triliun. Namun tahun 2026 akan ” jumping ” menjadi Rp335 triliun. Ini kesempatan yang baik dan semestinya dimanfaatkan, diintegrasikan dengan program 9 BERANI.
Gubernur Anwar Hafid tetap optomistis bahwa kehadiran MBG bisa dimanfaatkan dan bisa menekan inflasi. Secara spesifik pada kesempatan itu menawarkan gagasan Proyek Strategis Provinsi (PSP) yaitu Proyek ” Kawasan Pangan Rakyat” (KPR) yang berbasis Agro dan Maritim.
Gagasan itu disahuti bahwa KPR sangat relevan dengan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo yaitu Swasembada Pangan, Energi dan Air. Tiga faktor ini harus didorong dan dikembangkan simultan.
Konsep dasar dari Kawasan Pangan Rakyat bahwa rakyat fokus pada urusan produksi pangan. Sementara urusan pada subsektor hulu dan hilir menjadi urusan pihak ketiga.
Kehadiran sejumlah BUMD atau Badan Usaha Mikik Daerah menjadi strategis sekaligus berperan memperbaiki fiskal daerah yang secara umum kemandirian fiskalnya masih rendah.
Terakhir gagasan ini perlu segera dipersiapkan konsep dan peta jalan, karena MBG mulai memberi dampak ekonomi merupakan salah satu modal dasar dan pemicu majunya sektor pangan di Indonesia khususnya Sulawesi Tengah, bila bisa disikapi secara baik. (***)
