Morowali, Teraskabar.id – Morowali dikepung investasi dari sektor tambang hingga industri pengolahan mineral. Kondisi “Morowali Dikepung Investasi” ini tampak dari masifnya aktivitas industri yang menyebar di berbagai kecamatan.
Realitas tersebut menggambarkan bagaimana derasnya modal masuk, namun pada saat bersamaan banyak fasilitas umum yang rusak dan membutuhkan penanganan. Situasi Morowali yang dikepung investasi besar menjadi perhatian warga karena tidak sebanding dengan kondisi infrastruktur dasar yang mereka gunakan sehari-hari.
Derasnya investasi terlihat dari banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi, mulai skala kecil hingga besar. Di Kecamatan Witaponda misalnya, ada beberapa perusahaan tambang yang beroperasi.
Selain itu, keberadaan kawasan industri besar seperti IMIP di Bahodopi serta IHIP di Bungku Barat maupun IGIP diwilayah pesisir memperkuat gambaran bahwa Morowali dikepung investasi yang terus berkembang.
Namun, derasnya aliran investasi itu tidak berbanding lurus dengan kualitas fasilitas umum. Pada Jumat (28/11/2025), Jembatan Lasampi–Pebatae di Kecamatan Bumi Raya rusak parah. Jembatan yang berada di jalur utama Trans Sulawesi itu merupakan akses vital bagi mobilitas masyarakat dan angkutan logistik. Kerusakan tersebut membuat aktivitas warga terganggu dan menimbulkan kekhawatiran jika tidak segera ditangani.
Di Kecamatan Witaponda, Jembatan Solonsa yang juga berada di jalur Trans Sulawesi mengalami kerusakan berulang. Penanganan sementara hanya berupa tambal sulam yang tidak menyelesaikan akar masalah. Warga khawatir jembatan itu akan mengalami nasib serupa seperti Jembatan Lasampi jika pemerintah tidak mengambil langkah serius.
Warga Desa Solonsa, Papa Kim, meminta pemerintah segera turun tangan. Ia menyebut kondisi Morowali dikepung investasi seharusnya menjadi keuntungan bagi daerah, bukan justru menyisakan kerusakan fasilitas vital.
“Kita belajar dari Jembatan Lasampi. Jangan sampai Solonsa mengalami hal yang sama. Pemerintah harus turun tangan sebelum terjadi kerusakan besar. Selama ini hanya tambal sulam. Beberapa waktu setelah ditambal rusak lagi. Baiknya diperbaiki secara total, bukan tambal sulam. Sekarang ini ditambal, tunggu beberapa waktu lagi rusak,” tegas Papa Kim, Minggu (30/11/2025).
Ia menambahkan bahwa negara mendapatkan manfaat besar dari aktivitas pertambangan dan industri sehingga seharusnya fasilitas umum tidak diabaikan.
“Yang dikeruk adalah hasil bumi kami oleh penambang dan industri-industri itu. Harusnya negara jangan mengenyampingkan fasilitas umum seperti jembatan. Jangan tunggu rusak parah baru diperbaiki,” ujarnya.
Keluhan juga datang dari warga Witaponda lainnya, Jhoni Gozal. Ia menyoroti kondisi jalan utama Trans Sulawesi di Desa Solonsa Jaya yang menjadi jalur perlintasan kendaraan perusahaan tambang menuju jetty mereka.
“Sekalipun ada izin perlintasan, perusahaan itu wajib menjaga jalan. Kondisi jalan bergelombang, berlobang, dan kalau hujan jadi becek. Sangat mengganggu pengguna jalan,” kata Jhoni, Sabtu (29/11/2025).
Ia bahkan memberi usul keras: “Kalau tidak mau repot merawat jalan umum, yah bikin flyover dong.” tegasnya.
Jhoni meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap perusahaan tambang, khususnya PT Alaska (ADP) dan PT MKAL, agar mereka tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap infrastruktur yang mereka gunakan.
Warga berharap kondisi Morowali dikepung investasi seharusnya membawa dampak positif, termasuk perbaikan fasilitas umum, bukan meninggalkan kerusakan yang hanya diperbaiki tambal sulam. (Ghaff/Teraskabar).
