Poso, Teraskabar.id– Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah selesai melaksanakan Muktamar ke-10. Seluruh kader mulai tingkat DPC, DPW hingga DPP telah menyalurkan aspirasinya memilih pemimpin yang akan menakhodai PPP lima tahun ke depan.
“Harapan besar seluruh kader partai dalam Muhtamar ke-X ini akan melahirkan figur yang bisa mengembalikan PPP di kursi parlemen yang telah hilang dan merupakan sejarah kelam bagi PPP, nanti periode ini tidak bisa menempatkan kader -kader terbaiknya di parlemen,” kata Ketua DPC PPP Poso, Muh. Arif Budiman Syafii, ST., kepada media ini, Rabu (1/10/2025).
Mengacu pada pengalaman kelam tersebut kata Arif, DPC PPP Kabupaten Poso berharap agar tak terjadi pada perhelatan politik nasional mendatang. PPP harus tersingkir di Senayan, padahal partai ini sebelumnya merupakan rumah besar ummat. Sehingga, pada suksesi kepemimpinan di DPP, seluruh kader harus betul-betul selektif memilih calon ketua yang mampu mengantarkan PPP untuk masuk lagi ke Senayan pada Pemilu 2029.
Sebelum pelaksanaan Muktamar, kader PPP dari DPC hingga DPW di Sulawesi Tengah telah bersepakat untuk mengusung Agus Suparmanto, mantan menteri Perdagangan, untuk menakhodai PPP lima tahun ke depan. Agus Suparmanto dipasangkan dengan salah satu kader terbaik PPP, KH. Maimun Zubair sebagai Sekjen.
Dalam perjalanannya, ternyata bukan hanya kader-kader dari Sulteng yang berniat seperti itu, hampir seluruh pengurus DPC dan DPW punya niat yang sama.
Namun sebagai kader partai, sangat menyayangkan awal pembukaan Muhtamar sudah terjadi kekisruhan yang tidak diinginkan bersama. Dan, selama perjalanan politik PPP, baru kali ini sampai terjadi keributan yang luar biasa. Hal ini disebabkan karena ada sebagian kader yang masih ingin mempertahankan Plt. Ketua Umum Mardiono sebagai untuk kembali menakhodai PPP. Namun, arus penolakan yang lebih besar tidak menginginkan jika Mardiono kembali memegang tampuk kepemimpinan ketua umum PPP lima tahun ke depan.
“Kami sangat menyayangkan awal sidang pada tahap pembahasan tatib mulai terjadi keributan, sebab pimpinan sidang memaksakan kehendaknya yang tidak diinginkan oleh muktamirin. Sehingga dari sini yang merupakan penyebab keributan sebab muktamirin menilai pimpinan sidang memaksakan kehendaknya untuk menjadikan kembali Murdiono sebagai ketua umum,” kata Arif.
Dalam forum muktamar lanjutnya, memang dikuasai oleh kelompok yang ingin perubahan yang tidak menghendaki Mardiono kembali memegang tampuk kepemimpinan di PPP. Sehingga, apa yang dilakukan oleh pimpinan sidang dilawan habis-habisan.
“Dalam kondisi yang sudah kacau balau, saya ambil sikap mematikan sound sistem agar sidang tidak dapat dilanjutkan. Namun pimpinan sidang tetap memaksakan dan menggunakan momen dan mengatakan kalau Mardiono terpilih secara aklamasi, sebagai kader paling bawah kami merasa lucu sidang belum berjalan koq sudah dikatakan terpilih aklamasi,” jelasnya.
Persoalannya tidak berhenti sampai situ, sidang dilanjutkan dan pimpinan sidang diambil alih oleh pimpinan sidang yang lain, yaitu l Qoyum Abd Jabar dan sidang berjalan dengan baik dan lancar hingga selesai. Dan pada saat pemilihan ketua umum tinggal dihadiri oleh satu calon ketua umum, Agus Suparmanto.
Karena hanya satu calon ketua umum yang hadir, maka muktamirin langsung bersepakat mengangkat Agus Suparmanto sebagai ketua umum PPP periode 2025-2030 dengan didampingi Sekjen, KH. Taj Yasin Maimoenn Zubair yang merupakan anak dari KH. Maimoen Zubair, tokoh yang paling dihormati oleh kalangan politikus dan internal PPP.
“Kami sebagai kader dengan berganti kepengurusan di tingkat DPP pada Pemilu 2029 akan kembali ke parlemen sesuai dengan visi Ketua dan Sekjen yang baru,” tutup politikus PPP Poso itu. (deddy/teraskabar)
