Poso, Teraskabar.id – Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Bonny Hardi Putra menyebut Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Sulteng relatif tak berkembang.
Data perkembangan kredit UMKM empat bulan terakhir, yaitu April hingga Juli 2026 menunjukkan hal itu. Pada bulan Juli 2026 misalnya, total penyaluran kredit UMKM mencapai Rp18,01 Triliun dengan NPL 3,94%. Sedangkan pada bulan sebelumnya, Juni 2026 mencapai Rp17,91 Triliun (NPL 3,67%) atau terjadi kenaikan Rp0,1 Triliun atau Rp500 Miliar.
Kondisi serupa pada Mei 2026, total penyaluran kredit UMKM di Sulteng mencapai 17,723 Triliun (NPL 3,73%) atau mengalami kenaikan sebesar Rp0,187 Triliun.
“Ini menunjukkan ada kenaikan tapi kecil sekali kenaikannya, kalau melihat ini (Data) UMKMnya tidak berkembang, ada apa,” kata Bonny pada Jurnalis Update dan Media Gathering di The Bali & Spa Tentena Poso, Selasa (13/10/2026).
Berdasarkan tren data penyaluran kredit tersebut, patut ditelusuri apakah masyarakat yang tak memiliki minat untuk berusaha atau pihak UMKM yang tak mengembangkan dirinya.
Meminjam istilah Wabup Poso kata Bonny, UMKM melakukan intensifikasi atau memperbesar produktivitas UMKM.
“Yang tadinya jualan nasi kuning 10 posrsi sehari, kenapa tidak bisa menjadi 20 porsi sehari, apakah pasar tidak ada atau pelaku tidak mengubah kemasan produk agar lebih menarik,” kata Bonny mencontohkan secara gamblang maksud dari intensifikasi tersebut.
UMKM di Sulteng Relatif Tak Berkembang, Share 26,53%
Secara umum, penyaluran kredit kepada UMKM di Sulawesi Tengah pada Juli 2026 tercatat sebesar Rp18,01 triliun, atau memiliki porsi sebesar 26,53 persen dari total kredit perbankan.
Berdasarkan skala usaha, kredit UMKM didominasi oleh kredit mikro sebesar 54,17 persen, diikuti kredit kecil sebesar 35,43 persen dan kredit menengah sebesar 10,40 persen. Kualitas kredit UMKM tetap terjaga dengan rasio NPL sebesar 3,94 persen. Secara nominal, kredit mikro tercatat sekitar Rp9,76 triliun, kredit kecil Rp6,38 triliun, dan kredit menengah sekitar Rp1,87 triliun.
OJK terus mendorong industri jasa keuangan untuk memperluas akses pembiayaan UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola, serta manajemen risiko yang memadai sehingga pembiayaan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pengembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah. (fitra)
