Palu, Teraskabar.id – Soliditas penyelesaian konflik agraria di Sulawesi Tengah (Sulteng) membutuhkan singergi. Tidak bisa hanya ditangani oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng sendiri.
Atas dasar itu, Gubernur Sulteng Anwar Hafid memerintahkan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria(Satgas PKA) Sulteng, melakukan koordinasi selain dengan aparat penegak hukum juga dengan jajaran TNI.
Tim Satgas PKA yang dipimpin Ketua Harian Satgas Eva Bande diterima oleh Panglima Kodam XXIII/Palaka Wira, Mayor Jenderal TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, di ruang kerjanya, Jumat (9/1/2026).
Pada pertemua ini, Satgas KPA menyampaikan perkembangan konflik agraria di Sulawesi Tengah, termasuk kondisi konflik agraria di Morowali Desa Torete, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali dan dan Desa Towiora di Kabupten Donggala.
Satgas seperti pada sikapnya semula, meminta aparat hukum termasuk personel TNI yang diperbantukan di lapangan tidak bertindak represif dan mengedepankan penanganan yang persuasif dan humanis.
Pasalnya, menurut Eva di depan Pangdam dan jajarannya, warga yang melakukan protes adalah mereka yang menuntut pemenuhan hak dasar terhadap akses ruang hidup yang diokupasi oleh perusahaan secara sepihak.
”Jika ada kompensasi biasanya kompensasi itu tidak wajar. Dari sini polemik mulai muncul dan menyebabkan konfrontasi secara terbuka,” tandas Eva.
Menanggapi hal itu, Pangdam Palaka Wira menyambut baik kedatangan Tim Satgas PKA dan mengapresiasi kerja Satgas PKA selama beberapa bulan belakangan. Ia mengatakan Pangdam Palaka Wira siap membuka diri untuk berkoordinasi, berdiskusi dan berkolaborasi dengan Satgas PKA dalam penanganan Konflik Agraria di Sulawesi Tangah.
Tim Satgas PKA yang hadir pada audensi kali ini antara lain, dari Dinas ESDM Sulteng, Kepala Biro Perekonomian dan Kepala Bagian SDA serta pejabat Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah. (red/teraskabar)
