Kedua, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tersebut, Gubernur Sulteng H. Rusdy Mastura akan berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo sekaitan terbitnya Keppres Nomor 146 tentang Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang telah diusulkan Tim Seleksi (Timsel) sesuai hasil seleksi sebelumnya.
Ketiga, Gubernur Sulteng H Rusdy Mastura telah menyampaikan surat rekomendasi calon pejabat pimpinan tinggi madya sesuai hasil seleksi Timsel ke Menteri Dalam Negeri. Rekomendasi tersebut mencantumkan nama yang memiliki nilai assesement tertinggi, teruji integritasnya, dan dinilai dapat bekerjasama.
Sehingga, berdasarkan tiga poin tersebut yang telah dikonsultasikan dan dikoordinasikan ke Presiden, Gubernur Rusdy Mastura mengambil sikap, belum dapat menyelenggarakan pelantikan pejabat pimpinan madya dimaksud dan pantang surut tolak pelantikan Sekdaprov sebagaimana petikan SK Presiden.
Gubernur Sulteng pada prinsipnya memegang teguh peraturan, mekanisme dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
Olehnya, Gubernur Rusdy Mastura meminta masyarakat Sulteng untuk bersikap dewasa, tenang dan tidak percaya dengan segala informasi simpang siur yang kredibilitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Gubernur Rusdy Mastura juga meminta kepada jajaran birokrasi untuk tetap menjalankan tugas dan pokok, serta fungsi dan loyal pada pimpinan sebagaimana aturan yang berlaku. (teraskabar)
