Parimo, Teraskabar.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) masih kekurangan Rp8 miliar lebih untuk anggaran pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati.
Estimasi kekurangan pembiayaan PSU Pilkada tersebut setelah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov) melalui DPRD Sulteng mengintervensi penganggaran PSU Pilkada yang akan dilaksanakan pada 16 April 2025.
Ketua DPRD Provinsi Sulteng Arus Abd Karim mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulteng melalui DPRD Provinsi menyiapkan dana hibah sekitar Rp13 Miliar.
“Dana hibah ini akan melengkapi anggaran yang disiapkan Pemda Kabupaten Parimo yang telah menganggarkan Rp8 Miliar untuk proses PSU nanti,” kata Arus Abdul Karim saat kunjungan kerja ke Kabupaten Parimo dalam rangka melakukan monitoring terkait kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Parimo menghadapi PSU Pilkada Bupati dan Wakil Bupati.
Arus Abdul Karim beserta rombongan diterima oleh Asisten Administrasi Umum Yusnaeni, Senin (24/3/2025), di ruang rapat Bupati.
Arus Abdul Karim mengungkapkan, selain melihat kesiapan Pemda Parigi Moutong terkait PSU, ia juga menggali informasi terkait dinamika politik yang terjadi pada Pilkada 2024 kemarin yang menyebabkan terjadinya PSU di Kabupaten Parimo.
Yusrin, sekretaris TAPD Parigi Moutong yang juga turut hadir pada pertemuan tersebut, mengatakan, dengan adanya bantuan sebesar Rp13 Miliar tersebut, secara praktis mengurangi beban pemerintah daerah dalam melaksanakan PSU yang membutuhkan anggaran sebesar kurang lebih Rp32 Miliar.
Yusrin menjelaskan, berdasarkan rinciannya anggaran Rp32 Miliar tersebut akan diperuntukan pada kebutuhan KPU sebesar Rp17.330.476.111, Bawaslu Rp7.112.569.569 serta TNI/Polri Rp5,5 Miliar.
Selain itu, pemda juga melekatkan anggaran sebesar Rp1,1 Miliar kepada beberapa OPD yang terlibat dalam pelaksanaan PSU. Di antaranya, Satuan Polisi Pamong Praja, Kesabangpol serta Bagian Pemerintahan Umum.
Ia juga menyampaikan kesiapan daerah dalam melaksanakan PSU 2025, telah menyiapkan anggaran yang berasal dari sisa dan pelaksanaan pilkada 2024 sebesar Rp9 Miliar lebih. Total anggaran tersebut merupakan dana sisa dari kedua penyelenggara, baik KPU sebesar Rp7.409.704.985 rupiah serta Bawaslu Rp2.092.627.555 pada penyelenggaraan Pilkada 2024.
“Sehingga dengan ketambahan bantuan dari provinsi tersebut sisa anggaran yang dibutuhkan tinggal delapan miliar rupiah lebih,” ungkap Yusrin.
Sementara itu mewakili Pj Bupati Parigi Moutong, Asisten Administrasi Umum Yusnaeni mengungkapkan bahwa pemda siap dalam melaksanakan proses PSU ini mengingat beberapa elemen penting dalam penyelenggaraan PSU nantinya seperti KPU dan Bawaslu dan Pemda Parigi Moutong sendiri telah menjalin koordnasi dan kerjasama yang baik terkait kesiapan seluruh elemen tersebut dalam proses menuju penyelenggaraan PSU nantinya.
“Dengan segala kesiapan yang ada kami berharap proses PSU nanti dapat berjalan dengan baik sehingga Parigi Moutong dapat menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih tanpa hambatan atau terjadi lagi PSU yang kedua kalinya,” tutur Yusnaeni.
Turut hadir dalam pertemuan, Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sulteng, Staf Ahli Bupati, Kaban Kesbangpol, Kaban Bappelitbangda, Kaban BPKAD, Sekretaris Pol PP, Kabag Pemerintahan Umum, Ketua Bawaslu dan Perwakilan KPU serta instasi vertikal terkait lainnya. (red/teraskabar)
