Tel Aviv, Teraskabar.id – Perselisihan di internal Israel kian meruncing. Pertentangan di antara para petinggi pemerintahan membuktikan bahwa aroma perselisihan tak dapat disembunyikan.
Kebijakan pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dinilai tak populis dan mengancam keretakan pemerintahan. Terbaru, anggota Knesset atau parlemen Pemerintahan Israel mengancam akan menggulingkan pemerintah. Demikian dikutip dari laman saluran berita Ultra Palestine, Ahad (2/6/2024).
Krisis undang-undang wajib militer terjadi di Israel. Polisi Israel menekan demonstran Israel di Tel Aviv pada hari Ahad, yang memprotes undang-undang wajib militer.
Lusinan orang Yahudi ultra-Ortodoks menutup Route 4, sebuah jalan penting di sebelah timur Greater Tel Aviv, dan mengibarkan spanduk bertuliskan, “Kami mati dan tidak mendaftar,” mengacu pada penolakan mereka untuk memberlakukan undang-undang yang memaksa mereka untuk wajib militer ke wilayah tersebut sebagai akibat dari kekurangan tentara yang diderita tentara setelah tanggal 7 Oktober 2023.
Video menunjukkan polisi Israel menggunakan kekerasan untuk membubarkan demonstrasi dan membuka kembali jalan.
Baca juga: Tolak Tuntutan Gencatan Senjata, Netanyahu Keras Kepala Ingin Serang Rafah
Polisi Israel mengatakan mereka menangkap para demonstran.
Anggota Knesset, Yitzhak Bandros, dari Partai United Torah Judaism mengancam akan menjatuhkan pemerintahan Netanyahu jika undang-undang perekrutan Haredi disahkan. Menurut “Yedioth Ahronoth”, Mahkamah Agung Israel bertemu untuk membahas petisi yang menyerukan perekrutan “Haredim”, dan selama sesi tersebut, perwakilan dari “Haredim” bertanya mengapa orang Arab tidak direkrut juga? Mengacu pada orang-orang Palestina di dalamnya.
Sebuah jajak pendapat baru yang dilakukan oleh Israel Democracy Institute menunjukkan bahwa 52 persen orang Yahudi Haredi percaya bahwa doa dan pembelajaran Taurat berkontribusi lebih besar terhadap upaya perang dibandingkan wajib militer. (red/***/ultrapalestine)
