Gaza, Teraskabar.id – PBB pada hari Rabu (29/1/2025), melaporkan bahwa hampir 430.000 orang telah berpindah dari Gaza selatan ke utara, menurut laporan Anadolu Agency.
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan dalam konferensi pers, “Mitra kemanusiaan kami memperkirakan lebih dari 423.000 orang telah melintasi dari selatan ke utara sejak dibukanya jalan Salah Ad-Din dan Al Rashid pada hari Senin (27/1/2025).”
Dia menjelaskan bahwa para pekerja bantuan di lapangan sedang memberikan makanan, air, dan perlengkapan kebersihan kepada mereka yang sedang dalam perjalanan.
UNICEF juga mendistribusikan gelang identifikasi untuk anak-anak agar keluarga tetap aman dan bisa saling terhubung sepanjang perjalanan.
“Orang-orang yang bergerak juga termasuk anak-anak tanpa pendamping, wanita hamil, lansia, orang dengan penyakit kronis, serta penyandang disabilitas dan mereka yang membutuhkan perawatan medis terus-menerus,” tambah Dujarric.
Dia juga menyoroti penurunan yang sangat buruk dalam situasi kemanusiaan dan perlindungan di Tepi Barat yang diduduki.
“Pasukan Israel terus melakukan operasi di provinsi Jenin dan Tulkarm di Tepi Barat utara. Kami telah berulang kali mengungkapkan kekhawatiran kami tentang penggunaan taktik mematikan yang mirip dengan taktik perang dalam operasi ini,” ujar Dujarric.
Menurut laporan dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Dujarric menyebutkan bahwa “infrastruktur sipil hancur dan layanan penting terganggu” di Tepi Barat yang diduduki.
Dia juga menyatakan hampir 1.000 warga Palestina terpaksa mengungsi karena gangguan terhadap layanan dasar.
Terkait dengan larangan yang akan diberlakukan Israel terhadap Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada Kamis (30/1/2025), Dujarric mengatakan bahwa PBB telah “mengambil beberapa langkah” dan menegaskan bahwa badan PBB tersebut “akan tetap menjalankan mandatnya hingga tidak bisa lagi secara fisik.”
Mengenai ancaman hukum terhadap Badan dan personelnya, Dujarric menyatakan, “Personel, baik nasional maupun internasional, harus dilindungi sesuai dengan hukum internasional dan kewajiban Israel menurut hukum internasional.”
Dujarric juga mencatat bahwa Israel belum memberikan jaminan perlindungan bagi staf PBB.
Pada bulan Oktober, Knesset Israel (parlemen) memutuskan untuk melarang operasi UNRWA di wilayah yang berada di bawah pendudukan Israel, dengan tuduhan bahwa pegawai UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 — tuduhan yang dibantah oleh UNRWA. (red/teraskabar)
