Senin, 26 Januari 2026
Home, News  

Pembangunan Kependudukan di Sulteng Menggembirakan, Anomali Kualitas Layanan KB Usia Subur

Pembangunan Kependudukan di Sulteng Menggembirakan, Anomali Kualitas Layanan KB Usia Subur
Rakorda Program Bangga Kencana Tahun 2025, Selasa (8/7/2025), di Hotel Best Western Plus Coco Palu. Foto: Biro Adpim

Palu, Teraskabar.id– Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes mengatakan capaian pembangunan kependudukan Sulawesi Tengah menunjukkan progres positif. Total Fertility Rate (TFR) provinsi ini pada 2024 tercatat sebesar 2,26 anak per perempuan, mendekati angka pengganti. Sementara itu, penggunaan kontrasepsi modern meningkat menjadi 58,9 persen, dengan 34,5 persen di antaranya menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

“Kita patut bersyukur karena sejumlah indikator pembangunan kependudukan di Sulawesi Tengah menunjukkan tren menggembirakan,” kata Wagub Reny Lamadjido saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2025, Selasa (8/7/2025), di Hotel Best Western Plus Coco Palu.

Namun demikian, tantangan masih membayangi. Sekitar 13,8 % pasangan usia subur di wilayah ini masih belum terpenuhi kebutuhan layanan KB-nya. Ia pun menekankan pentingnya perluasan akses serta peningkatan kualitas layanan, khususnya melalui posyandu dan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Data Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK24) juga mencatat, terdapat 789.377 keluarga di Sulawesi Tengah dengan 431.185 pasangan usia subur. Adapun kasus pernikahan usia dini masih tercatat sebesar 0,73 % angka yang dinilai mengkhawatirkan karena berkaitan langsung dengan kesehatan reproduksi serta risiko stunting.

Wagub juga menyoroti angka stunting yang meski menunjukkan penurunan, masih berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Sulteng turun dari 28,2 % pada 2022 menjadi 26,1 % pada 2024, sementara rata-rata nasional telah mencapai 19,8 %.

“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara sektoral. Ini membutuhkan kerja sama semua pihak, pemerintah, DPRD, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, hingga keluarga sebagai garda terdepan,” tegas Reny pada Rakor yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah.

  Arif Latjuba Minta Pengurus Hasil Muscab HNSI Parimo Menaungi Nelayan dan Pembudidaya

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan keluarga yang berkualitas serta mendukung program “Berani Cerdas” dan “Berani Sehat” menuju Indonesia Emas 2045.

Terakhir Ia mengajak seluruh pihak untuk bergandeng tangan dan menyatukan persepsi guna menurunkan angka stunting dan memperkuat kualitas keluarga di Sulawesi Tengah.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Arus Abdul Karim, unsur Forkopimda Sulteng, serta perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan. (red/teraskabar)