Morowali, Teraskabar.id – Pemberdayaan tenaga kerja lokal menjadi fokus utama Nursalim Z.A., Ketua Yayasan Tepe Asa Morowali, dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah.
Menurutnya, semakin banyak karyawan lokal yang dilibatkan dalam kegiatan usaha, semakin besar manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dan pemerintah daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Dana Bagi Hasil (DBH).
“Pemberdayaan tenaga kerja lokal adalah investasi sosial yang nyata. Mereka bukan hanya bekerja untuk perusahaan, tetapi juga turut membangun daerah melalui kontribusi pajak, PAD, dan Dana Bagi Hasil,” tegas Nursalim, Sabtu (4/10/2025).
Ia menekankan bahwa peningkatan pemberdayaan tenaga kerja lokal memperkuat basis penerimaan daerah. Semakin banyak warga setempat yang bekerja dan berkontribusi, semakin besar perputaran ekonomi yang dirasakan masyarakat, baik melalui belanja konsumsi, perkembangan UMKM, maupun penerimaan pemerintah daerah.
Selain itu, komitmen ini sejalan dengan prinsip pemerataan pembangunan yang menekankan agar manfaat investasi tidak hanya terpusat pada korporasi, tetapi juga dirasakan secara luas oleh masyarakat. Sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan warga menjadi kunci agar setiap peluang kerja baru dapat dimanfaatkan optimal oleh tenaga kerja lokal.
“Dengan dukungan nyata terhadap karyawan lokal, kita tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui PAD dan Dana Bagi Hasil yang lebih besar,” ujar Nursalim.
Ia juga menekankan pentingnya memberi ruang lebih luas bagi pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam setiap proyek investasi. Keberpihakan terhadap karyawan lokal bukan sekadar pemerataan kesempatan kerja, tetapi juga memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan Dana Bagi Hasil yang masuk ke kas pemerintah.
“Ketika tenaga kerja lokal terserap optimal, perputaran ekonomi tidak lari ke luar daerah. Pajak penghasilan mereka otomatis tercatat, sehingga memperbesar porsi Dana Bagi Hasil untuk daerah,” jelasnya.
Nursalim menilai dominasi tenaga kerja dari luar daerah selama ini menimbulkan paradoks pembangunan. Investasi memang berjalan, tetapi masyarakat lokal belum menikmati manfaat optimal. Dengan memperkuat pemberdayaan tenaga kerja lokal, dampak ekonomi menjadi lebih nyata: konsumsi meningkat, UMKM terlibat, dan basis penerimaan daerah semakin kokoh.
Langkah ini juga menjadi jawaban atas kritik publik yang menilai investasi besar sering gagal memberi manfaat langsung pada warga. “Kami berkomitmen agar setiap kegiatan usaha tidak hanya menghasilkan keuntungan korporasi, tetapi juga memberi nilai tambah bagi masyarakat,” pungkasnya.
Nursalim menutup dengan menegaskan bahwa komitmen memprioritaskan tenaga kerja lokal sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang menekankan keadilan dan pemerataan. “Kami ingin manfaat investasi dirasakan masyarakat sejak dari gaji karyawan lokal hingga Dana Bagi Hasil yang kembali ke daerah,” tutupnya. (Ghaff/Teraskabar).
