Morowali, Teraskabar.id – Pemkab Morowali dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam upaya memperkuat pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Kerja sama ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Morowali dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, menjelaskan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari komitmen daerah untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal.
Menurutnya, Pemkab Morowali dan BPKP memiliki tanggung jawab bersama dalam memastikan setiap program pembangunan dijalankan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum.
“Pengawasan tidak cukup dilakukan oleh Inspektorat saja, perlu juga pendampingan dari BPKP agar setiap kegiatan berjalan sesuai aturan dan menghindari kesalahan administratif,” ujar Bupati Iksan di Kantor Bupati Morowali, Rabu (29/10/2025).
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola keuangan publik. Bupati menilai, kerja sama dengan BPKP akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah karena seluruh proses anggaran dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Kita ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, memberikan apresiasi terhadap langkah proaktif yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Morowali. Ia menyebut bahwa Pemkab Morowali dan BPKP kini menjadi contoh sinergi ideal antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas.
“Ini adalah wujud nyata komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk membantu memperbaiki sistem agar semakin kuat dan akuntabel,” ujar Agus.
Agus juga menilai bahwa kerja sama ini akan menjadi model pembinaan pengawasan daerah yang efektif di Sulawesi Tengah. “Tata kelola yang baik merupakan fondasi utama daerah yang ingin maju, dan Morowali sudah menunjukkan arah ke sana,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja IBR, Asfar, SE., turut menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif tersebut. Ia menilai langkah Pemkab Morowali dan BPKP menandatangani MoU ini sebagai terobosan penting untuk memperkuat budaya transparansi dan integritas di lingkungan birokrasi.
“Kita berharap, pendampingan BPKP bukan sekadar formalitas, tetapi langkah konkret untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan berdaya saing,” ujarnya.
Asfar menambahkan, MoU ini harus mampu memperkuat kapasitas aparatur daerah dalam mengelola anggaran dengan tepat sasaran dan berorientasi pada hasil.
“Kolaborasi ini harus menjadi investasi moral bagi pembangunan daerah yang bersih, jujur, dan berpihak pada kepentingan publik,” pungkasnya.
Dengan adanya kerja sama ini, Pemkab Morowali dan BPKP menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang modern, transparan, serta berlandaskan prinsip akuntabilitas menuju kesejahteraan masyarakat. (Ghaff/Teraskabar).
