Minggu, 25 Januari 2026

Pemkab Morowali Konsolidasikan Strategi Penanggulangan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Pemkab Morowali Konsolidasikan Strategi Penanggulangan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas. Foto : IKP

Morowali, Teraskabar.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menyelenggarakan Rapat Evaluasi Program Penanggulangan serta Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Bappelitbangda, Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Kamis (11/9/2025).

Agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja, Penyelarasan, serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Kehadirannya menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan kebijakan pusat dengan program daerah.

Rapat evaluasi secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, didampingi Sekretaris Daerah, Drs. Yusman Mahbub, M.Si, serta dihadiri Kepala Bappelitbangda, perwakilan Badan Pusat Statistik Morowali, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wabup Iriane menegaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Menurutnya, penanggulangan kemiskinan berbasis data yang akurat menjadi prioritas guna mencapai target nol persen angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Morowali.

“Salah satu fokus utama adalah pemutakhiran data keluarga miskin ekstrem melalui verifikasi dan validasi data di seluruh wilayah Morowali. Basis data by name by address (BNBA) sangat penting agar intervensi kebijakan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Melalui forum evaluasi ini, Pemkab Morowali meneguhkan komitmen untuk menyusun kebijakan yang lebih terarah, baik dalam bentuk program maupun kegiatan yang relevan. Penyediaan data yang komprehensif diharapkan dapat memetakan secara jelas sebaran masyarakat kurang mampu, sehingga langkah penanggulangan dapat lebih terukur.

Wabup Iriane menambahkan, konsolidasi lintas sektor bukan hanya menyasar penurunan angka kemiskinan ekstrem, tetapi juga terintegrasi dengan upaya pengendalian inflasi dan percepatan penurunan stunting.

“Harapan kami, penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, dan percepatan penurunan stunting di Morowali dapat berjalan sesuai koridor, lebih terkoordinasi, efektif, dan berbasis data, demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera,” pungkasnya. (Ghaff/Teraskabar/IKP)

  Polemik Program Bantuan Pendidikan Pemda Morowali, JAMAN: Saatnya Bupati Lakukan Reformasi Sistemik!