Palu, Teraskabar.id – Debat Calon Wakil Presiden ketiga di Jakarta belum lama ini, Cawapres Muhaimin Iskandar menyebut bahwa tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah masih tinggi dibandingkan dengan tingginya pertambangan nikel di daerah itu. Pernyataan Cak Imin ditujukan ke Cawapres Mahfud MD di sesi tanya jawab.
Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menanggapi santai pernyataan Cak Imin. Menurutnya, upaya menekan angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya sudah mulai ada tingkat perbaikan.
Baca juga: Pengangguran dan Kemiskinan Menurun, Gubernur Sulteng: Andil Pelaku Usaha
Kata Cudy, membandingkan pertumbuhan industri pertambangan dan kawasan tambang dengan angka kemiskinan di suatu daerah tidak salah. Tapi juga tidak terlalu tepat.
‘’Banyak indikator dan faktor utama penyebab kemiskinan. Industri nikel di Sulteng belum satu dekade. Tujuannya akan ke sana. Karena bumi air dan isinya untuk rakyat dikelola negara,’’ demikian dijawab gubernur karena beberapa kali pernyataan Cawapres Nomer Satu itu disinggung-singgung warga kepadanya.
Menurut istri Hj. Vera Mastura ini, belum genap tiga tahun, angka kemiskinan fluktuatif dan cenderung menurun.
Ia juga menjalankan program afirmatif kepada warga miskin menjelang lebaran dan Natal Tahun Baru (Nataru) di Dinas Sosial setiap KK miskin dibantu Rp1 juta. Setiap tahun dan telah berjalan dua tahun. Setahun dua kali. Tujuannya menekan laju inflasi.
Baca juga: Besok, Setahun Rusdy Mastura – Ma’mun Amir Melayani Sulteng dengan Hati
Sesuai data BPS, kata Rusdy Mastura yang akrab disapa Bung Cudy, bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sulteng 2023 menurun. Yaitu dari 3,75 persen di 2022, di tahun 2023 menjadi 2,95 persen. Atau turun 0,8 persen. ‘’Kita terus menekan angka pengangguran bertahap. Tujuannya agar tidak memicu salah satu indikator kemiskinan,’’ kata mantan Wali Kota dua periode itu.
Gubernur Negeri Seribu Megalit itu enggan menanggapi pernyataan Cak Imin yang lain. Dirinya sebagai pejabat pusat di daerah yang dipilih langsung masyarakat Sulteng wajib meluruskan agar tidak forum terhormat cacat data.
Sesuai data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan kemiskinan di Sulawesi Tengah berhasil ditekan hingga persentasenya turun di akhir tahun 2023. Tengah Pulau Sulawesi itu menempati peringkat kelima secara Nasional, setelah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Turut mendampingi gubernur Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr.Hj.Rohani Mastura, M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. H. Rudi Dewanto, SE, MM, Asisten Administrasi Umum M. Sadly Lesnusa, S.Sos, M.Si, Karo Hukum Adiman, SH, M.Si, Karo Adminitrasi Pembangunan Drs. Abdul Raaf Malik, M.Si.
Sedangkan TPT Kota Palu misalnya, dari 6.15 % pada 2022, turun menjadi 5,65 % di tahun 2023. Kemudian Kabupaten Morowali juga mengalami penurunan, dari 3,20 % tahun 2022, menjadi 3,12 % di tahun 2023.
Progress penurunan TPT ini sangat baik dan harus terus ditekan serta dijaga kestabilannya. Presentase kemiskinan di Negeri Seribu Megalit ini juga mengalami penurunan. Kemiskinan ekstrem dari 3,02 % tahun 2022, menjadi 1,44 % di tahun 2023.
Gubernur mendorong Pemkab/Pemkot se Sulawesi Tengah melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program dengan melibatkan peran serta stakeholder dan masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. (***/teraskabar)
