Senin, 12 Januari 2026

Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024, Media Dituntut Tak Kendor Mengawal hingga Tuntas

Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024, Media Dituntut Tak Kendor Mengawal hingga Tuntas
Ketua Bawaslu Sulteng, Nasrun, menyampaikan sambutannya sekaligus membuka Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Kepada Media Lokal Provinsi Sulteng, Selasa (21/11/2023) di Best Western Coco Palu. Foto: Fuad

Palu, Teraskabar.id – Partisipasi aktif masyarakat mengawasi pelaksanaan setiap tahapan pada Pemilu tahun 2024 ini, sangat dibutuhkan agar terlaksana pemilu yang aman, jujur, dan adil.

“Inilah yang kami (Bawaslu) sangat harapkan, partisipasi kita semua dalam rangka mengawal proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2024,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Nasrun saat mengawali sambutannya pada pembukaan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Kepada Media Lokal Provinsi Sulteng, Selasa (21/11/2023) di Best Western Coco Palu.

Nasrun pada sosialisasi yang mengundang para perwakilan media cetak, elektronik, serta media online tersebut, menjelaskan alasannya mengapa sehingga Bawaslu sangat berkepentingan dengan peran partisipatif masyarakat mengawal proses pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca jugaBawaslu Sulteng Maksimalkan Fungsi Pencegahan melalui Pengawasan Pemilu Partisipatif

Merujuk pada data yang ada katanya, tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya pada setiap pelaksanaan pemilu itu sangat tinggi. Namun sebaliknya, tingkat partisipasi masyarakat mengawal proses pemilu hingga di penghujung tahapan pelaksanaan yaitu, pelantikan para calon terpilih, itu sangat rendah.

“Makanya ini yang kami harapkan tingkat partisipasi masyarakat mengawal proses tahapan pemilu bisa terdongkrak dengan melibatkan media lokal,” ujarnya.

Nasrun menyentil teori Kolaborasi dengan mengaitkan peran partisipatif masyarakat mengawal pemilu. Menurutnya, partisipasi masyarakat itu harus ada kolaborasi dari 5 unsur.

Pertama, unsur pemerintah baik itu dari pemerintah daerah maupun kepolisian dan TNI. “Unsur kepolisian dan TNI dalam rangka pengamanan, sedangkan pemerintah daerah dalam rangka penyiapan anggaran,” ujarnya.

  110 Calon PPK di Sigi Lulus Seleksi Wawancara, Catat Jadwal Pelantikannya