Palu, Teraskabar.id– Suksesi kepemimpinan pada setiap partai politik (Parpol) mulai dari tingkatan DPP hingga DPD/DPW serta DPD/DPC selalu menjadi perhatian publik, termasuk pada mekanisme pencalonannya.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akan melaksanakan gawean pemilihan ketua dan pengurusan periode 2026-2031 pada 10 Desember 2025 dan dilaksanakan serentak di seluruh DPW PKB se-Indonesia, juga tak luput dari perhatian publik yang ingin mengetahui bakal calon yang akan ikut berkompetisi.
Lazim pada setiap ajang pemilihan ketua pada partai politik, ada mekanisme penjaringan dan pendaftaran calon. Namun, mekanisme ini tak berlaku di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Jadi secara resmi tak ada pendaftaran calon ketua untuk Muswil,” kata Ketua DPW PKB Sulawesi Tengah, Rahmawati, Kamis (4/12/2025), menjawab pertanyaan media mengenai nama nama kandidat yang bakal meramaikan bursa pencalonan di Muswil PKB Sulteng pada 10 Desember 2025.
Rahmawati mengungkapkan, saat Muswil nantinya, DPP akan menyodorkan minimal tiga nama calon ketua. Nama-nama tersebut merupakan hasil trakcing dari setiap kader dan pengurus PKB di Sulteng yang dianggap memenuhi kriteria untuk menakhodai partai ini periode 2026-2031.
“DPP telah menyiapkan aplikasi, setiap kader yang memiliki niat untuk membangun dan memajukan PKB bisa langsung mendaftar melalui aplikasi itu, ada dua pilihan dalam aplikasi itu, apakah berkeinginan jadi ketua atau memilih jadi pengurus,” ujar Rahmawati.
“Jadi siapapun di sini (DPW) tak akan mengetahui siapa siapa yang berniat maju mencalonkan diri karena aplikasi itu terkoneksi langsung dengan DPP,” tambahnya.
Begitupula saat Muswil berlangsung, belum ada penetapan calon terpilih ketua DPW. Penetapannya melalui fit and proper test di DPP.
Wakil Ketua Dewan Syura’ DPW PKB Sulteng H. Amin Thahir menambahkan, nama-nama kandidat yang disodorkan oleh DPP, baru akan diketahui pada sidang pleno ke-4, dengan agenda pemilihan ketua tanfidz dan syura’ DPW PKB Sulteng.
Nama nama yang dibawa oleh DPP tersebut, itulah yang nantinya yang ikut berkompetisi dan tak akan terjadi perubahan. Kecuali jika terjadi turbelensi seperti yang terjadi di beberapa provinsi karena ada penolakan terkait nama-nama kandidat yang disodorkan DPP.
“Kalau terjadi turbelensi, DPP langsung mengambil alih sembari mengawal konsolidasi hingga tuntas,” ujarnya. (red/teraskabar)
