Palu, Teraskabar.id– Polemik bandara IMIP kembali menjadi sorotan publik setelah muncul pertanyaan mengenai keberadaan dan operasional bandara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Sorotan terhadap kontroversi bandara IMIP ini memunculkan pertanyaan besar tentang pengawasan negara terhadap fasilitas strategis tersebut.
Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, angkat bicara dan menilai bahwa pemerintah pusat seharusnya tidak terkesan baru mengetahui persoalan tersebut. Ia menyebut polemik bandara IMIP sebagai isu lama yang kembali mengemuka akibat kelalaian berlapis dari berbagai instansi terkait. Safri menyatakan bandara IMIP telah beroperasi bertahun-tahun dengan berbagai fasilitas strategis, sehingga tidak tepat jika persoalan itu baru direspons belakangan.
Safri menyoroti diamnya lembaga negara seperti Bea Cukai, Imigrasi, serta Kementerian Perhubungan yang dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan sejak awal.
“Ini bukan persoalan baru. Bandara itu diresmikan di era Presiden Jokowi. Pertanyaannya, kenapa instansi terkait justru diam dan baru ribut sekarang?” tegasnya kepada media, Selasa (26/11/2025).
Ia menegaskan bahwa kondisi ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan kontrol negara terhadap aset strategis di kawasan industri besar.
Menurut Safri, polemik bandara IMIP menunjukkan adanya kelalaian kolektif. Ia menilai bahwa negara bukan hanya abai, tetapi juga turut membuka ruang melalui izin yang diberikan kepada IMIP sejak awal.
“Artinya negara telah lalai dan membiarkan kondisi ini berjalan tanpa pengawasan memadai,” ujarnya.
Legislator PKB tersebut mendesak pemerintah pusat untuk mengambil langkah konkret, bukan hanya memperkeruh wacana publik. Ia menekankan bahwa semua aspek regulasi penerbangan, keimigrasian, dan kepabeanan harus ditegakkan di kawasan IMIP demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Menurutnya, penertiban harus dilakukan secara menyeluruh jika terdapat pelanggaran di lapangan.
“Jika ada pelanggaran, tindakan harus tegas. Jangan hanya membuat gaduh seolah-olah persoalan ini baru muncul hari ini. Ini pelajaran penting bagi seluruh institusi negara agar tidak mengulang kelalaian dalam mengawasi investasi besar,” tambah Safri.
Ia juga mengingatkan bahwa polemik bandara IMIP tidak boleh menutupi persoalan fundamental lain di kawasan industri tersebut. Safri menyinggung masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3), isu ketenagakerjaan, hingga kerusakan lingkungan yang dinilainya lebih mendesak dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Safri mencontohkan temuan Kementerian Lingkungan Hidup terkait pelanggaran aturan pertambangan oleh PT QMB New Energy Materials yang hingga kini belum memiliki kejelasan penanganan dari penegak hukum. Menurutnya, isu bandara tidak boleh mengalihkan perhatian dari masalah inti yang terjadi di IMIP.
“Jangan sampai polemik bandara IMIP mengaburkan persoalan besar yang selama ini terjadi. Mulai dari K3, ketenagakerjaan, kerusakan lingkungan, hingga konflik masyarakat dengan perusahaan,” pungkasnya. (Ghaff/Teraskabar).
