Morowali, Teraskabar.id – Polemik program bantuan pendidikan Pemda Morowali kini menjadi ujian serius bagi tata kelola pemerintahan daerah. Ketua DPK Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Morowali, Ikhsan Arisandhy, menilai bahwa persoalan ini bukan sekadar salah administrasi, tapi bentuk nyata dari lemahnya sistem pemerintahan.
“Ini bukan soal siapa yang salah atau benar. Ini bukti bahwa sistem kerja di tubuh Pemda sedang tidak sehat. Kesalahannya sistemik, bukan individual,” ujar Ikhsan dengan nada tajam, Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, polemik program bantuan pendidikan Pemda Morowali harus dijadikan bahan otokritik besar untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menilai bahwa pemerintahan daerah telah terlalu lama terjebak dalam budaya kerja birokrasi yang lamban, reaktif, dan tidak produktif.
“Budaya kerja kita masih banyak yang sekadar menggugurkan tugas. ASN dituntut bekerja inovatif dan berpikir maju, bukan menunggu masalah muncul baru bertindak. Pemerintahan itu bukan alat seremonial, tapi alat perubahan sosial,” tegasnya.
Ikhsan menyoroti paradoks Morowali sebagai daerah kaya sumber daya dan penyumbang PAD terbesar di Sulawesi Tengah, mencapai Rp863 miliar pada tahun 2025, namun masyarakatnya masih sering berhadapan dengan persoalan dasar seperti pendidikan dan pemerataan kesejahteraan.
“Dengan kekayaan sebesar itu, seharusnya tidak ada lagi masalah sepele seperti data penerima bantuan yang amburadul. Ini bukan soal dana, tapi soal sistem kerja yang gagal membaca kebutuhan rakyat,” tegasnya lagi.
Ia menilai, polemik program bantuan pendidikan Pemda Morowali hanyalah satu contoh dari banyaknya kebijakan yang gagal karena tidak ditopang oleh basis data yang akurat dan perencanaan yang matang. Pemerintah, katanya, terlalu sering bekerja tanpa arah strategis yang jelas.
“Tanpa data yang valid, tanpa sistem yang terintegrasi, semua program hanya akan melahirkan masalah baru. Ini bukan kekurangan uang, tapi kekurangan manajemen dan kepemimpinan yang visioner,” ucapnya keras.
Ikhsan menegaskan bahwa Bupati Morowali harus berani mengambil langkah reformasi sistemik, bukan sekadar melakukan rotasi pejabat. Ia menilai, perubahan yang sejati harus dimulai dari pembenahan sistem dan budaya kerja di seluruh level birokrasi.
“Bupati punya tanggung jawab moral dan manajerial untuk menata ulang jalur kerja pemerintahan. Buat sistem yang benar, bangun budaya kerja yang produktif. Jika tidak, masalah seperti ini akan terus berulang,” tutupnya. (Ghaff/Teraskabar).
