Jakarta, Teraskabar.id – Bupati Tojo Una-Una (Touna), Ilham Lawidu menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah wilayah Sulawesi Tengah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), di Aula Bhineka Tunggal Ika, Rabu (6/8/2025).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua KPK, Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, Gubernur dan Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Sekretaris Provinsi, Bupati dan Ketua DPRD se-Sulawesi Tengah.
Bupati Ilham Lawidu hadir didampingi Ketua DPRD Tojo Una-Una, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tojo Una-Una.
Agenda ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b dan huruf d Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019, yakni melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi pemberantas korupsi dan pelayanan publik.
Fokus utama kegiatan ini adalah penguatan sistem pencegahan korupsi di daerah melalui pengawasan internal yang lebih efektif, peningkatan transparansi pengelolaan anggaran, serta pelaporan berbasis MCP (Monitoring Center for Prevention).
Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu pada kesempatan ini menyatakan dukungan kuat atas langkah-langkah KPK dalam memberantas korupsi di tingkat daerah.
“Kami sangat mengapresiasi langkah-langkah yang ditempuh KPK melalui kegiatan ini. Rakor ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan langkah dan memperkuat integritas tata kelola pemerintahan daerah,” ucapnya.
Bupati Ilham juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, serta pentingnya kolaborasi dan pendampingan yang berkelanjutan dari KPK.
“Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pemerintahan yang bersih dan melayani, karena pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran kolektif dan sistem yang transparan,” tegasnya.
“Kami juga berharap ada pendampingan berkelanjutan agar program ini tidak hanya formalitas, tetapi mampu memberi dampak nyata bagi pelayanan publik dan masyarakat,” tambahnya.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, seluruh peserta dari pemerintah daerah melakukan penandatanganan komitmen bersama. Tindakan ini menjadi simbol nyata keseriusan seluruh pihak dalam memperkuat integritas birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas korupsi. (yya/teraskabar)
