Morowali, Teraskabar.id – Rapat Paripurna DPRD Morowali berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis (16/10). Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan ke-I Tahun Sidang 2025–2026 ini membahas Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda RAPBD Tahun Anggaran 2026. Suasana rapat terasa dinamis dengan berbagai pandangan yang mengalir lugas dari setiap fraksi.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Morowali, Herdianto Marzuki, didampingi Wakil Ketua I Ihwan Mohammad Thaiyeb dan Wakil Ketua II Sultanah Hadie. Seluruh anggota DPRD hadir lengkap, menandakan keseriusan mereka dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.
Dari Fraksi Nasdem, Gafar Hilal tampil menyampaikan pandangan yang menarik perhatian. Ia menyoroti perlambatan ekonomi daerah serta menegaskan pentingnya realisasi APBD sebagai penggerak utama sektor riil dan UMKM. Menurutnya, DPRD dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap anggaran benar-benar berpihak pada masyarakat.
“Satu kesatuan visi kita adalah membangun ekonomi rakyat. Namun realisasi anggaran yang seharusnya menyentuh masyarakat belum terlaksana sebagaimana mestinya,” ujar Gafar dengan nada tegas namun optimis.
Dalam pandangan Fraksi Nasdem yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Morowali tersebut, disebutkan bahwa penyerapan anggaran pemerintah daerah belum maksimal. Hal ini berdampak langsung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat di berbagai sektor, terutama di bidang perikanan dan pertanian.
Ia juga menyinggung pentingnya perhatian terhadap sektor UMKM dan industri kreatif. Menurutnya, dukungan yang sudah tertuang dalam APBD harus segera diwujudkan agar pelaku usaha kecil dapat bertumbuh dan berdaya saing.
“Banyak UMKM sudah kita masukkan dalam program APBD, tetapi implementasinya belum terasa. Padahal mereka tulang punggung ekonomi rakyat,” lanjutnya.
Dalam penutup pandangannya, Gafar Hilal mengingatkan bahwa pondasi ekonomi nasional yang kuat justru bersumber dari sektor industri kecil dan menengah. Ia mengajak seluruh pihak untuk tidak hanya bergantung pada investasi tambang, tetapi memperkuat ekonomi kerakyatan yang lebih berkelanjutan.
“Jika kita terus bergantung pada sektor tambang, pertumbuhan ekonomi rakyat akan terhambat. Saatnya kita memperkuat ekonomi rakyat yang tangguh,” pungkasnya dengan semangat.
Dengan demikian, Rapat Paripurna DPRD kali ini menjadi ruang refleksi sekaligus dorongan bersama untuk mempercepat langkah-langkah pembangunan ekonomi daerah yang benar-benar berpihak pada rakyat. (Ghaff/Teraskabar).
